Bos Bappenas: Warga di Ibu Kota Baru Tak Pakai Elpiji 3 Kg

Subsidi Energi — Pekerja mereproduksi tabung gas elpiji 3 kg di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (29/1). Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati kenaikan anggaran subsidi energi Rp 4,1 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 160 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan ibu kota baru nantinya tidak akan menggunakan elpiji 3 Kilogram (Kg). Sebab, pemerintah akan membangun jaringan gas kota dengan memanfaatkan energi baru terbarukan.

"Kalau masak sudah tidak lagi pakai elpiji 3 Kg, ya elpiji 3 Kg itu sudah subsidi, impor lagi. Tapi nanti bikinnya jaringan gas kota, jadi masak itu tidak perlu nenteng-nenteng gas 3 Kg, itu langsung nyalain karena sudah ada sambungan jaringan gas, dan energinya, ini terbarukan," ujarnya di Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8).

Menteri Bambang melanjutkan, saat ini pemerintah sudah menentukan ibu kota baru pindah ke Kalimantan. Kalimantan dinilai memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan termasuk ketersediaan energi terbarukan.

"Anda semua ini pasti generasi green, generasi yang pasti masih maki-maki saya karena masih pakai batu bara, nah saatnya generasi anda itu pakai generasi yang green, itu pakai utama yang saya lihat potensial di Kalimantan itu ada dua," jelasnya.

"Ada solar cell atau panel surya dan biomassa, di samping itu kita nanti kembangkan kota dengan smartgrid. Smartgrid itu adalah salah satu solusi supaya mencegah listrik tidak mati tentu saja, masalah kelemahan PLN sekarang itu karena pembangkit dan jaringan yang masih belum aman," sambungnya.

Mantan Menteri Keuangan tersebut menambahkan, ibu kota baru juga nantinya akan dilengkapi dengan kabel listrik bawah tanah. Hal tersebut untuk menciptakan kota yang lebih indah dan aman seperti Singapura.

"Coba lihat kota-kota modern, Singapura lah misalkan, tidak ada tuh kabel listrik di atas sliwar-sliwer, terus sebelahnya pohon sebelahnya, tiang apa, terus sebelahnya apa, itu juga akhirnya kotanya menjadi jelek sekali kotanya," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar jawa. Pemindahan ibu kota ini sebenarnya bukan rencana baru karena sudah bergulir sejak kepemimpinan Presiden Soekarno.

2 dari 3 halaman

Pemindahan Ibu Kota Harus Diperhitungkan Serius

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. (Liputan6.com/JohanTallo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Langkah pemindahan ibu kota ini menimbulkan pertanyaan dari beberapa pihak.

‎Peneliti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Visi Integritas, Danang Widoyoko, mempertanyakan langkah Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara. Dia menduga keputusan tersebut hanya sekedar untuk menjalankan proyek infrastruktur saja.

"Dugaan saya, jangan-jangan pindah ibu kota ini sekadar proyek infrastruktur Jokowi berikutnya," kata Danang, dalam sebuah diskusi di kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Pembangun proyek infrastruktur kedepannya harus lebih diperketat, sebab beberapa infrastruktur yang sudah rampung dibangun tidak dimanfaatkan masyarakat dengan optimal.

"Bandara Kertajati, LRT Palembang, kereta Bandara, itu kan sepi," ujarnya.

Danang melanjutkan, atas beberapa infrastruktur yang belum digunakan secara optimal, pembangunan infrastruktur harus dikaji dengan matang, sebab dalam periode kedua pemerintahan Jokowi sudah tidak ada lagi motif politik.

"Saya kira pemerintah perlu kalkulasi ulang pembangunan infrastruktur. Periode kedua tidak ada tujuan politik," tandasnya.

3 dari 3 halaman

Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Simbol Kemajuan Bangsa

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan belanja negara pada tahun 2020 akan difokuskanuntuk pengurangan ketimpangan antar wilayah.

Oleh karena itu, dijelaskan Jokowi, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Jokowi dalam Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi melanjutkan, apabila membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

Untuk itu, kata Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and greencity, memakai energi baru dan terbarukan, tidakbergantung kepada energi fosil," tegas dia.

Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, kata Jokowi, akan sekecil mungkin menggunakan APBN. "Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pugkas Jokowi.