Ekonomi Syariah jadi Andalan RI di Tengah Ketidakpastian Global

3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11). Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution membuka acara Muktamar ke-IV Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta. Dalam sambutannya, Menko Darmin menyampaikan peran penting ekonomi syariah terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.

Menko Darmin mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, pemerintah memerlukan upaya strategis guna mendorong perekonomian nasional lebih cepat. Salah satu yang dianggap potensial adalah mengembangkan ekonomi syariah.

"Kita semua ketahui bahwa ekonomi global saat ini masih dalam situasi ketidakpastian. Salah satu potensi besar kita miliki adalah ekonomi syariah," kata Menko Darmin dalam sambutannya, di Jakarta, seperti ditulis Sabtu (24/8/2019).

Menko Darmin mengatakan, berdasarkan data Islamic Finance Development, aset ekonomi Islam tumbuh 11 persen menjadi sebesar USD 2,4 triliun. Namun, merujuk Global Islam Report, ekonomi syariah Indonesia masih berada di peringkat ke-10 di dunia.

Sementara penduduk muslim di dunia sata ini diperkirakan sebesar 1,8 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut posisi Indonesia menduduki perinkat muslim terbesar di dunia.

Kendati begitu, dia meyayangkan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia bukan menduduki tempat tertinggi justru malah masih jadi konsumen terbesar di produk halal. Padahal Indonesia punya potensi besar sebagai konsumen dan produsen produk halal.

"Makanya, pengembangan ekonomi syariah tidak terbatas pada keuangan saja. Kita mau tidak mau harus kembangkan semuanya, termasuk riil, bangun ekosistem yang bisa lahirkan dinamika," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ma’ruf Amin memeberikan kuliah umum tentang ekonomi syariah kepada mahasiswa.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara — Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota negara di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintahan Presiden Jokowi kembali membuka wacana pemindahan ibu kota negara karena kondisi lingkungan Jakarta yang semakin menurun. (merdeka.com/Imam Buhori)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan masterplan atau peta jalan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Peta jalan pengembangan ekonomi syariah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan resmi diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (Meksi) 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo di Kementerian PPN/Bappenas hari ini, maka kita akan menjawab tantangan sekaligus menyusun peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," ujar Menteri PPN Bambang Brodjonegoro di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/5).

Menteri Bambang mengatakan, pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan berbagai sektor lainnya sebagai suatu integrasi sistem ekonomi berlandaskan syariah agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan syariah memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil, yang secara fundamental menjadi fokus utama dalam sistem ekonomi Islam.

"Untuk itu, saya harap Meksi 2019-2024 ini dapat dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia, yang kemudian dapat diturunkan menjadi program kerja implementatif pemerintah," kata Menteri Bambang.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber : Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Strategi Utama

Jokowi Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 — Presiden Joko Widodo didampingi Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin, Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo saat peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (14/5). (Lipu

Meksi 2019-2024 merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, yaitu pertama, penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk.

Ketiga, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain, serta keempat penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Untuk menjalankan keempat strategi tersebut, Meksi 2019-2024 menjabarkan beberapa strategi dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola.

Dalam proses penyusunan MEKSI 2019-2024 dimana rancangan kebijakan dan strategi yang dikembangkan benar-benar mendorong perkuatan ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah telah berkoordinasi dengan regulator baik di level K/L maupun independen, dan juga menerima masukan dari praktisi sektor industri, akademisi, asosiasi, dan berbagai pihak lainnya.

"Pemerintah juga telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memperoleh gambaran nyata akan kondisi ekonomi syariah yang ada saat ini di dalam negeri. Dengan MEKSI 2019-2024 ini, saya harap pemerintah dan semua pihak memiliki semangat yang sama dalam mengimplementasikan rekomendasi strategi kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia untuk mencapai visi yang telah ditetapkan," tandasnya.