Alasan Kalimantan Timur Lebih Siap jadi Ibu Kota Baru

Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan. (Liputan6.com/ Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan jika pemerintah hendak memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, maka daerah yang paling layak dipilih adalah Kalimantan Timur. Dia pun mengungkapkan sejumlah alasan yang membuat Kalimantan Timur lebih unggul dibandingkan wilayah lain di Kalimantan.

"Saya berharap makin ke timur makin bagus. Kalau pilihannya Kalimantan, ya yang paling timur Kalimantan Timur. Kalau lihat perbandingan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur itu punya keunggulan dalam banyak hal. Secara ekologis ini daerah yang bukan rawan bencana," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (24/8).

Menilik aspek sosiologis, maka wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh kelompok etnis yang beragam. Dengan demikian karakteristik kota sebagai tempat berkumpulnya berbagai jenis budaya dapat didukung oleh Kaltim.

"Secara sosiologis ini multi etnis. Kalau pernah ke Balikpapan akan lihat ekspatriat banyak sekali. Ke Samarinda perkumpulan berbagai tempat, Makassar banyak, dari Timur juga banyak. Terbiasa jadi kota multikultur," jelas Robert.

Selanjut dari sisi konektivitas. Wilayah Kalimantan Timur kata dia cukup strategis karena berada di antara pusat-pusat transportasi dan konektivitas, misalnya bandara.

"Yang penting, meskipun kita mendirikan kota baru, dia berdekatan dengan kota yang sudah tumbuh. Kalau Kalimantan Tengah memang agak repot karena Palangkaraya meskipun sudah Ibu Kota provinsi itu kan masih sangat jauh dari standar suatu kota yang sudah mandiri," ujar dia.

"Jadi kota baru bukan berarti dia terisolir. Tetap terkoneksi dengan kota yang sudah jadi dan di Kalimantan Timur sudah jadi benar, Balikpapan dan Samarinda," imbuhnya.

Namun, yang paling penting, tegas Robert, Kalimantan Timur berdekatan dengan pusat atau hub ekonomi maupun politik di kawasan Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan.

"Dalam perspektif otonomi dia dekat dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kalau bicara Indonesia timur, hub kita di Indonesia timur itu Makassar, Sulsel. Kalau dia di Kalimantan Timur berhadapan langsung dengan hub baik secara ekonomi maupun politik," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan pada pidato kenegaraan memperingati. Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74 di gedung DPR RI. Jokowi tidak menyebut secara rinci provinsi atau kota yang bakal jadi ibu kota...

2 dari 3 halaman

Menteri Sofyan Djalil Sebut Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta lantaran Pulau Jawa dinilai sudah terlalu padat penduduk. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menghadiri rapat koordinasi mengenai rancangan undang-undangan Pertanahan. Ditemui usai rapat, Sofyan Djalil sempat menjawab berbagai pertanyaan salah satunya soal rencana pemindahan ibu kota.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Namun yang hampir pasti jadi lokasi baru ibu kota adalah Kalimantan Timur.

"Kalimantan timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8).

Sofyan mengatakan, pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.

"Untuk core pertama itu sekitar 3.000 ha. Setelah itu luasanya 200.000-300.000 sehingga bisa dibikin kota taman, kota yang indah, banyak tamannya orang bisa hidup sehat, udaranya sehat. Sehingga kita harapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik," jelasnya.

Dia melanjutkan, begitu lokasi ibu kota di Kalimantan Timur ditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah. Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Begitu diputuskan lokasinya di mana, (langsung) kita kunci. Tentu yang pertama dibangun kantor presiden, kantor menteri, DPR juga beberapa lainnya," jelasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Pemerintah Minta Masyarakat Tak jadi Spekulan Tanah di Ibu Kota Baru

Menteri Bambang Bahas Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru — Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Anggota DPR Fraksi XI Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019). Diskusi ini membahas tema "Berapa Lama Membangun Ibukota Baru?". (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengimbau, masyarakat tidak bermimpi menjadi spekulan tanah di ibu kota baru. Sebab, pemerintah hanya akan menggunakan aset yang dikuasai negara sebagai kawasan ibu kota baru.

"Jadi kalau ada bakatnya dibidang properti jual beli tanah jangan mimpi deh jadi spekulator ya untuk ibu kota baru ini. Karena lahan yang kita pakai hanya lahan yang dikuasai oleh negara bukan lahan yang punya orang kita beli," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8).

Menteri Bambang menghargai potensi anak bangsa dalam bisnis properti. " Jadi saya sangat menghargai bakat bidang properti, bakat jual beli tanah itu bagus tapi jangan main spekulasi karena ruginya pasti ketauan," paparnya.

Mantan Menteri Keuangan tersebut melanjutkan, ibu kota baru nantinya akan menggunakan lahan yang cukup besar. Hal tersebut dilakukan agar ibu kota baru tidak mudah padat penduduk.

"Intinya, ada lahan yang luas kalau kita bikin ibukota baru jangan bikin dilahan yang pas-pasan. Kalau pas-pasan nanti, nanti segera padat, crowded dan tidak nyaman. Maka harus dicari lahan yang luas dan dikuasai oleh negara," jelasnya.

Adapun daerah yang akan dijadikan ibu kota baru adalah Kalimantan. Pulau tersebut dinilai sebagai suatu daerah yang memiliki lahan luas dengan potensi bencana alam yang minim.

"Kalimantan resiko gempa kecil sekali yang ada memang bencana seperti asap, kebakaran hutan dan banjir. Tapi itupun tidak seluruh kalimantan tapi hanya beberapa area lahan gambut yang beresiko, juga lahan hutan," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com