Menteri Bambang: Separuh Ibu Kota Baru Adalah Ruang Terbuka Hijau

Menteri Bambang Bahas Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru — Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Berapa Lama Membangun Ibukota Baru?" di Jakarta, Senin (13/5/2019). Presiden Joko Widodo ingin ibu kota baru berada di luar Pulau Jawa, terutama Kalimantan dan Sulawesi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa ibu kota baru bakal memerlukan lahan kurang lebih 180 ribu hektare. Namun untuk keperluannya awal lahan yang diperlukan baru 40 ribu hektare.

"Sebagian besar lahan lahan dipegang oleh pemerintah. Ada pihak ketiga yang sedang membangun tetapi pemerintah ada hak menarik sesuai kebutuhan," jelas dia di Jakarta, Senin (26/8/2019). Penguasaan sebagian besar lahan oleh pemerintah ini bisa meminimalisir ganti rugi.

Bambang juga mengatakan, separuh dari lahan tersebut merupakan hutan lindung. Pemerintah akan melakukan konervasi lahan yang saat ini penggunaan tidak sesuai. "Pemerintah akan mengembalikan ke fungsi aslinya," tutur dia.

Sebelumnya, teka-teki di mana lokasi Ibu Kota baru Republik Indonesia akhirnya terjawab. Presiden Jokowi mengumumkan, lokasi Ibu Kota baru berada di Kalimantan Timur.

"Pemerintah telah melakukan kajian-kajian negara lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutainegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019).

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati saat dikonfirmasi Liputan6.com, membenarkan pengumuman Ibu Kota baru akan disampaikan Jokowi hari ini.

"Ya betul hari ini (lokasi Ibu Kota baru) akan diumumkan Presiden," ujarnya, Senin (26/8/2019).

Namun, Adita enggan membocorkan di mana lokasi yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan. Menurut dia, Presiden Jokowi yang berhak mengumumkannya ke publik.

"Tunggu presiden saja," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi mengungkapkan butuh Rp 466 triliun pendanaan yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan TImur.

2 dari 2 halaman

Jokowi: Biaya Pemindahan Ibu Kota Capai Rp 466 Triliun

Pimpin Ratas, Jokowi Pinta Pembangunan Infrastruktur Dipercepat — Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/5/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa biaya untuk memindahkan ibu kota dari jakarta ke Pulau Kalimantan mencapai RP 466 triliun.

"Sebesar 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota," jelas jokowi pada Senin (26/8/2019).

Jokowi: Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Sedangkan sisanya akan didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dengan Badan Usaha Milik negara (BUMN).

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati saat dikonfirmasi Liputan6.com, membenarkan pengumuman Ibu Kota baru akan disampaikan Jokowi hari ini.

"Ya betul hari ini (lokasi Ibu Kota baru) akan diumumkan Presiden," ujarnya, Senin (26/8/2019).

Namun, Adita enggan membocorkan di mana lokasi yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan. Menurut dia, Presiden Jokowi yang berhak mengumumkannya ke publik.

"Tunggu presiden saja," ucap dia.

Bambang Brodjonegoro
Pejabat
Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D atau dikenal sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Lihat Selengkapnya
Bambang Brodjonegoro
Ibu Kota Baru
Pemindahan Ibu Kota
Ibu Kota Pindah