Ciputra Belum Minat Beli Lahan Baru di Kalimantan, Ini Alasanya

Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan. (Liputan6.com/ Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Pengembang properti PT Ciputra Development Tbk menyatakan belum berencana untuk melakukan ekspansi bisnis di ibu kota baru Kalimantan Timur.

Direktur Ciputra Development Tulus Santoso Brotosiswojo mengatakan, meski Pemerintah telah menetapkan ibu kota negara baru, Perseroan sampai saat ini belum membidik target khusus untuk melakukan ekspansi bisnis kedepannya.

Kata dia, terlalu cepat untuk membangun sejumlah proyek baru dimana Perseroan telah lebih dulu memiliki beberapa cadangan lahan di daerah Kalimantan.

"Belum ada expansi baru di (Kartanegara ataupun Penajem Paser Utara). Masih terlalu lama untuk diantisipasi dari sekarang," tuturnya kepada Liputan6.com, Rabu (28/8/2019).

Tulus melanjutlan, perusahaan telah memiliki beberapa cadangan lahan (landbank) di wilayah ibu kota baru. Setidaknya ada 9 proyek yang dibangun di atas landbank di Kalimantan itu.

"Kita sudah punya landbank. Total landbank di Kalimatan 970 hektare (ha)," kata dia.

Pihaknya juga menegaskan, tidak ada dampak khusus pada sejumlah proyek perusahaan pasca Pemerintah memutuskan secara resmi Ibu kota negara.

"Belum terdampak sehingga belum ada rencana juga untuk menambah land bank," terangnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sejumlah orang dari luar Semoi mulai mendatangi kawasan yang sebelumnya tidak dikenal secara luas tersebut.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Ajak Swasta Bangun Perumahan di Ibu Kota Baru

Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bersiap untuk merancang pembangunan infrastruktur ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satunya pembangunan di sektor perumahan, yang bakal turut melibatkan pihak swasta.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pemerintah akan menggandeng swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan rumah di ibu kota baru.

"Kalau rumah dinas/negara tentu (lewat) APBN. Sedangkan rumah umum (komersil) baru KPBU," ujar Khalawi kepada Liputan6.com, Rabu (28/8/2019).

Penyediaan perumahan di ibu kota baru nantinya akan disediakan dua jenis hunian, yakni rumah dinas dan rumah umum. Rumah dinas diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di sana namun tidak dapat dimiliki secara pribadi. Sedangkan rumah umum bakal disediakan pengembang dan dapat dibeli lewat kocek pribadi.

Adapun untuk rumah dinas kelak akan dibangun dalam dua tipe, yakni model rumah susun (rusun) dan rumah tapak atau landed house. Rusun diberikan bagi pejabat eselon II dan ASN lainnya, sementara untuk pejabatan kementerian/lembaga disediakan rumah dinas tapak.

3 dari 3 halaman

Menunggu Data Pasti

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta lantaran Pulau Jawa dinilai sudah terlalu padat penduduk. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menurut perhitungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), jumlah ASN yang berasal dari kementerian/lembaga pusat dan bakal ikut pindah ke ibu kota baru mencapai sekitar 180 ribu jiwa. Namun, Khalawi belum bisa memperkirakan berapa banyak rumah dinas yang akan dipersiapkan di ibu kota baru.

"Nanti sabar ya, sedang disusun dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait. Nanti kalau sudah siap akan diinfokan secara resmi," ungkap dia.

Begitu pula terkait slot dana penyediaan rumah ASN, ia belum bisa banyak berkomentar. "Belum juga, sabar ya. Bappenas sedang menghitung," tukas Khalawi.