Ibu Kota Pindah, Jakarta Bakal Disulap jadi Kota Bisnis Kelas Dunia

Selepas tak lagi menyandang status sebagai Ibu kota, Jakarta akan sepenuhnya menjadi pusat bisnis. Sebab, segala aktivitas pemerintahan akan dipindah ke Ibu Kota baru, yakni di Kalimantan Timur tepatnya Panajam Paser Utara dan Kukar.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf menyebutkan, dengan bertranformasinya Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis maka kota tersebut akan menjadi seperti New York. Seperti diketahui, New York merupakan kota pusat ekonomi dan bisnis di Amerika Serikat (AS), sementara ibu kota yang merupakan pusat pemerintahan berada di Washington DC. Sebelum dipisah, pusat pemerintahan dan pusat bisnis ada di New York.

"Nanti Jakarta akan kehilangan beban, akan membuat kita semakin dinamis. Jakarta itu akan menjadi seperti New York seperti Sydney," kata dia, saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Oleh karena itu, dia menegaskan pemindahan ibu kota jangan dipandang negatif. Sebab yang pindah hanya aktivitas pemerintahan saja. Meski ada kehidupan lain yang ikut pindah ke sana.

"Sebenarnya gini, kalau pusat pemerintahan tidak usah terlalu dipusingin. pusat pemerintahan, pusat kantor-kantor (yang pindah)," ujarnya.

"Di Kaltim hanya kantor-kantor nanti," dia menambahkan.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa proses pemindahan ibu kota tidak instan. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk betul-betul memindahkan seluruh aktivitas pemerintahan ke tempat baru.

Dia mencontohkan beberapa negara yang juga melakukan pemindahan ibu kota, sebut saja Malaysia yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

"Mindahin Ibu kota tuh gak akan cepat. paling cepat 3 sampai 5 tahun masih berkembang. Inget Putrajaya. Bahkan kalau enggak salah Canbera itu 30 tahun pindah dari Sydney dan di Amerika pindah terus setiap 2 tahun dulu di awal-awal sebelum akhirnya dipindahin ke Washington DC," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com  

Sebelumnya, pengusaha Jakarta mendukung langkah pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun demikian, Jakarta diharapkan tetap memiliki status khusus meski sudah tidak menjadi ibu kota.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, para pelaku usaha mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Terlebih tujuannya untuk meratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

"Karena ini merupakan kebijakan pemerintah kita pelaku usaha tentu mendukung rencana tersebut. Apalagi tujuannya adalah dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi. Kita pelaku usaha tentu menunggu konsep atau grand design ibu kota tersebut dari sisi tata kotanya sehingga pelaku usaha dapat berperan serta atau berinvestasi di sana," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (26/8/2019). 

Menurut dia, para pengusaha juga siap membantu pemerintah dalam membangun ibu kota baruyang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlokasi di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

"Karena untuk membangun ibu kota baru tentu ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah, ada yang memang menjadi peluang bagi swasta seperti fasilitas pendukung misalnya hotel, kafe dan restoran, pusat perbelanjaan, perumahan, transportasi dan lain-lain," jelas dia.

Namun, lanjut Sarman, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota, khususnya terkait dengan munculnya para spekulan tanah di lokasi ibu kota baru. Hal ini dinilai akan sangat merugikan para pengusaha dan investor yang ingin berkontribusi membangun ibu kota baru.

"Yang harus di waspadai adalah munculnya mafia-mafia tanah yang mengakibatkan harga tanah akan melonjak naik dan akan menyulitkan pelaku usaha yang akan investor. Ini agar serius di sikapi dan dijaga pemerintah," tandas dia.