Sukses

Dukung Data Sharing, Bappenas Luncurkan Krisna 3.0

Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan generasi baru Sistem Informasi Kolaborasi dan Informasi Kinerja (Krisna).

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan generasi baru Sistem Informasi Kolaborasi dan Informasi Kinerja (Krisna). Peluncuran kali ini adalah Krisna 3.0 yang lebih optimal dalam mewujudkan data sharing dalam sistem perencanaan dan anggaran.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi di Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan Internet of Things (IoT), cloud computing, dan kecerdasan buatan yang mengubah pola kerja.

"Krisna juga merupakan upaya kita untuk beradaptasi dalam konteks tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung ekosistem industri yang lebih maju,” ujar Menteri Bambang pada Kamis (29/8/2019) di Jakarta.

 

Pada peluncuran ini, Menteri Bambang ditemani Menteri PANRB Syafruddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto.

Krisna pertama kali meluncur pada tahun 2017. Menteri Bambang mengatakan Krisna sudah berkembang lebih holistik dan integratif dalam menjangkau perencanaan dan penganggaran baik di pusat dan daerah. Beberapa keunggulan Krisna adalah bisa melakukan pemantauan perencanaan dan penanggaran secara real-time, transparan, dan paperless.

"Sistem yang terintegrasi dan trackable ini akan memudahkan corrective action dalam pelaksanaan kegiatan secara cepat, dan bahkan real time. Lesson learned pelaksanaan dari pengalaman dan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya dapat lebih mudah diakomodasi untuk perencanaan yang lebih berkualitas,” ujar Menteri Bambang.

Ke depannya, Krisna diharapkan dapat bersinergi dengan sistem-sistem pemerintah lainnya. Bappenas juga memiliki visi agar Krisna bisa mendukung akuntabilitas tata kelola publik dan kinerja pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Bos Bappenas Beberkan Hambatan Indonesia jadi Negara Maju di 2045

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan, Indonesia bisa saja terhambat untuk menjadi negara majudi 2045. Hal itu terjadi jika pengembangan SDM tidak diperhatikan.

"Apa yg kira-kira mengancam membuat minpi kita gisi 2045 tak tercapai? Yang bisa ganggu adalah kalau kita tidak kembangkan aset terbesar bangsa Indonesia human capital," kata dia, dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-5 (CID-5), di Jakarta, Sabtu (10/8).  

Dia mencontohkan, salah satu negara yang berhasil menjadi negara maju kerena mengembangkan SDM adalah Korea Selatan. Menurut dia, era 1950-an Indonesia dan Korea sama-sama merupakan dengan perekonomian yang hampir sama.

Fokus pengembangan pada SDM, kata dia, yang kemudian membawa Korea bangkit menjadi negara maju. Meskipun tanpa dukungan SDA.

"Satu lagu atlet indonesia pelari punya muscle SDA harusnya punya kemanpuan lari lebih. Korea awalnya tidak punya muscle, dia ciptakan muscle dari human capital tadi," urai dia.

"Yang kemudian membuat ekonomi terkenal hari ini bukan kaya minyak kaya nikel atau kepala sawit, bukan. Tetapi korea muncul di hape kalian. Di televisi di rumah. Di lemari es. Elektronik mereka sudah kuasai. Mobil sebagian sampe berbagai macam produk industri," imbuhnya.

Karena itulah, dia mengatakan, untuk dapat mengejar cita-cita menjadi negara maju di tahun 2045, pengembangan SDM adalah poin penting yang harus dijalankan.   

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com  

  • Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

    Bappenas

  • Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D atau dikenal sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro
    Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D atau dikenal sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

    Bambang Brodjonegoro