Suprajarto Mundur dari Dirut BTN, Ini Kata Kementerian BUMN

Serikat Pekerja (SP) BTN dan SP BRI menyatakan mendukung sikap Suprajarto yang menolak hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang memutuskan dirinya sebagai Dirut BTN.

Ketua Umum DPP SP BTN Satya Wijayantara meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan pelaksanaan manajemen karier bankir di lingkungan BUMN melalui sistem merit yang baik dan terbuka.

"Sesungguhnya pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai Dirut BTN setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirut BRI pada dasarnya sebuah pelecehan profesi yang berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni Bank BRI yang tersebar di seluruh NKRI," kata Satya dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

"Termasuk juga di BTN karena penugasan diberikan dari BRI kepada BTN yang dari ukuran kapasitasnya BTN jauh lebih kecil dari BRI," ucap dia.

Tidak hanya itu, Satya juga meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan BUMN untuk menahan diri dengan tidak mengambil keputusan politik apa pun sampai dengan pelantikan Presiden Jokowi tanggal 10 Oktober 2019.

Suprajarto yang tadi siang masih terhitung sebagai Direktur Utama BRI tiba-tiba ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN menggantikan Maryono. Hal itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar sore ini.

Suprajarto mengaku tidak pernah dikabari atau dikomunikasikan mengenai hal tersebut sebelumnya. Namun, dia menegaskan dirinya tidak memiliki masalah dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Waduh enggak ada, saya enggak pernah ada persoalan sama orang sih. Rasanya ya, karena selama ini saya profesional jadi saya berusaha menjalankan tugas secara profesional itu saja," kata dia, saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Ketika ditanya apakah siap jika ditunjuk sebagai dirut perusahaan pelat merah lainnya, dia pun enggan memberikan jawaban pasti.

"Saya tidak mau berandai-andai," tutup Suprajarto.