Sepak Terjang Suprajarto, Dirut Baru BTN yang Mengundurkan Diri

Kementerian BUMN akhirnya buka suara pascamundurnya Suprajarto dari Dirut PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Kemunduran Suprajarto ini hanya selang beberapa jam setelah dirinya ditetapkan memimpin BTN.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, mengatakan rotasi Suprajarto ini bagian dari upaya Kementerian BUMN dalam meningkatan kinerja setiap BUMN. 

Gatot juga menegaskan, Kementerian BUMN senantiasa berkomunikasi baik dengan Suprajarto. Terutama juga menyikapi dengan tahapan-tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang ada.

"Pimpinan Kementerian BUMN senantiasa berupaya menyampaikan keputusan penugasan secara langsung pada pihak pihak yang diberi penugasan. Komunikasi terus dilakukan untuk bersama sebagai keluarga besar BUMN untuk memberikan yang terbaik bagi kinerja dan pertumbuhan BUMN ke depan," ujar Gatot di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Gatot menjelaskan, rotasi di jajaran direksi BUMN merupakan hal yang biasa dan penunjukan direksi disesuaikan dengan keahlian yang bersangkutan.

"Diharapkan direksi yang mimpin BTN ke depan bisa membawa BTN semakin kuat dan terus bertumbuh," tegas Gatot.

Serikat Pekerja (SP) BTN dan SP BRI menyatakan mendukung sikap Suprajarto yang menolak hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang memutuskan dirinya sebagai Dirut BTN.

Ketua Umum DPP SP BTN Satya Wijayantara meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan pelaksanaan manajemen karier bankir di lingkungan BUMN melalui sistem merit yang baik dan terbuka.

"Sesungguhnya pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai Dirut BTN setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirut BRI pada dasarnya sebuah pelecehan profesi yang berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni Bank BRI yang tersebar di seluruh NKRI," kata Satya dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

"Termasuk juga di BTN karena penugasan diberikan dari BRI kepada BTN yang dari ukuran kapasitasnya BTN jauh lebih kecil dari BRI," ucap dia.

Tidak hanya itu, Satya juga meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan BUMN untuk menahan diri dengan tidak mengambil keputusan politik apa pun sampai dengan pelantikan Presiden Jokowi tanggal 10 Oktober 2019.