Sukses

Indef: Aksi Menteri Rini Rombak Dirut BTN dan BRI Sangat Berbahaya

Karena aksi Menteri Rini, kini BTN dan BRI sama-sama dalam posisi tidak memiliki dirut.

Liputan6.com, Jakarta - Suprajarto secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya beberapa saat usai diangkat menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Pengangkatan Suprajarto itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN kemarin.

Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, aksi Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengotak-atik susunan direksi Bank BUMN sebelum pelantikan Jokowi sebagai presiden sangat berbahaya.

"Aksi politik Menteri BUMN ini sangat berbahaya, karena memasuki injury time sebelum pelantikan kabinet yang baru," kata dia saat dihubungi wartawan, Jumat (30/8/2019).

Bhima menjelaskan hal itu akan berimbas pada kinerja bank BUMN yang dipastikan akan terganggu. Sebab, karyawan dan direksi akan mengalami demotivasi karena drama yang terjadi di perusahaan.

"Karena perombakan direksi dan komisaris bank BUMN tidak berdasarkan pada penilaian kinerja. Bisa dibayangkan Suprajarto yang merintis karier di BRI (UMKM), kemudian dilempar ke BTN yang fokus bisnisnya berbeda (KPR). Ini jelas merusak jenjang karier dan tata kelola BUMN. Cost yang harus ditanggung oleh bank, market (kepercayaan investor), dan menteri BUMN berikutnya amat mahal," ujarnya.

Karena adanya permasalahan tersebut, kini BTN dan BRI sama-sama dalam posisi tidak memiliki dirut.

"Opsinya kalau Dirut BTN terpilih menolak menjabat, maka perlu diadakan RUPS LB lagi. Karena jabatan dirut sangat strategis dan tidak bisa dibiarkan kosong," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 3 halaman

Suprajarto: Saya Happy dan Plong Mundur dari Dirut BTN

Sebelumnya, secara mengejutkan, Suprajarto menyatakan mundur dari Dirut PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Hal ini setelah dirinya merasa tak pernah dilibatkan dan berkomunikasi mengenai rencana pengangkatan tersebut.

Suprajarto justru mengaku mengetahui pengangkatan tersebut dari media. Meski telah mundur, Suprajarto mengaku tak menyesali langkah yang dilakukan ini. Dia mengaku belum memikirkan langkah ke depan pascamundurnya dari Dirut BTN.

"Sudahlah itu dipikir nanti yang penting saya happy, plong, dan enjoy," tegas Suprajarto di Kawasan Menteng, Jakarta, Kamis malam (29/8/2019).

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis ini. Rapat tersebut memutuskan adanya penggantian Direktur Utama (Dirut) semula Maryono menjadi Suprajarto. Suprajarto sendiri sebelumnya merupakan Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

“Susunan pengurus bank sesuai hasil RUPSLB ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perseroan dalam memenuhi target bisnis, sekaligus menjawab tantangan masa depan. Kami optimistis menjadikan soliditas pengurus bank sebagai modal dan semangat untuk menjadikan kinerja bisnis BTN menjadi lebih baik,” kata Corporate Secretary BTN Achmad Chaerul menjelaskan usai pelaksanaan RUPSLB BTN di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

3 dari 3 halaman

Kementerian BUMN Bantah Suprajarto Tolak Jadi Dirut BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) hari ini mencopot Maryono dari posisinya sebagai direktur utama. Sebagai penggantinya, ditunjuk Suprajarto yang terhitung masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Namun, beredar kabar kurang sedap bahwa Suprajarto menolak posisi sebagai dirut baru di bank buku III tersebut.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menegaskan bahwa penunjukan Suprajarto sebelumnya sudah dikomunikasikan terlebih dahulu.

"Sudah (dikomunikasikan)," kata dia saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Dia mengaku belum mengetahui perihal kabar penolakan menjadi Dirut BTN tersebut. "Saya belum tahu kalau Suprajarto menolak," ungkapnya.

Bagian dari Penugasan

Dia menegaskan, perombakan susunan dalam bank pelat merah tersebut merupakan penugasan yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

"Sebagai pasukan ini, kan, masalah penugasan mau atau tidak," ujarnya.