Proyek KKP dan Badan Antariksa Inggris Beri Dampak Positif ke Sektor Kelautan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Antariksa Inggris (UKSA), dan Inmarsat menyepakati penutupan proyek Program Kerja Sama Internasional (IPP) pada Selasa (3/9/2019) di Kantor KKP, Jakarta.

Dibiayai oleh UKSA, proyek IPP bertujuan untuk mengoptimalkan teknologi mobile satellite guna memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

IPP telah berjalan selama 2,5 tahun terakhir yaitu 2017-2019. Proyek tersebut adalah tindak lanjut atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Inggris dan ditemani Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Proyek IPP dimulai pada bulan April 2017 melalui uji coba manfaat dan tantangan sistem monitoring kapal (VMS) di 200 kapal perikanan berukuran 10 - < 30 GT, yang saat ini belum wajib menggunakan VMS.

"Uji coba ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, keselamatan, dan standar hidup komunitas nelayan Indoneisa. Dengan mengatasi kesenjangan digital antara operasi penangkapan ikan skala besar dan kecil, kesejahteraan masyarakat nelayan Indonesia dapat ditingkatkan,” ujar Plt. Dirjen PSDKP Agus Suherman yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (4/9/2019)

Penerapan teknologi modern berbasis satelit ini secara bersamaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan KKP dalam menangani penangkapan ikan ilegal (IUUF) di perairan Indonesia. Monitoring VMS telah memperkuat pengawasan, keamanan, produktivitas, dan mendukung kegiatan penangkapan ikan berkelanjutan.

"Proyek ini dirancang untuk mengembangkan fitur-fitur layanan tambahan pada VMS, serta mengembangkan prototipe terminal VMS murah yang diproduksi Indonesia", jelas Agus

2 dari 2 halaman

Tanggapan Positif

KKP berhasil menangkap tiga Kapal Perikanan Asing (KIA) asal Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Laut Sulawesi pada Rabu (21/8/19).

Sistem VMS ditambahkan dalam berbagai aplikasi yang disebut dengan VMS+. Dirancang untuk memberi insentif kepada pengguna untuk mengaktifkan pengirimann informasi posisi geografis kepada KKP dan juga memberikan informasi peningkatan keamanan di laut.

“Berbagai dampak positif ini tak hanya sejalan dengan prioritas kami, namun juga turut mendukung upaya pencapaian Sustainable Development Goal (SDGs) 14 dan 12 dengan melindungi lingkungan laut dan memastikan konsumsi perikanan yang bertanggung jawab,” ujar Sekretaris I Bidang Hankam Kedutaan Besar Inggris, Christian Ayres.

Berdasarkan penyampaian Agus Suherman, KKP sangat senang telah berkolaborasi dengan Pemerintah Inggris dan Inmarsat dalam mengimplementasikan Proyek IPP. "Proyek bernilai 8 juta poundsterling ini telah mendukung KKP dalam rangka mewujudkan perikanan yang aman, berkelanjutan, dan menguntungkan di Indonesia" ucap Agus

Pengelolaan perikanan skala kecil Indonesia secara berkelanjutan adalah salah satu prioritas pemerintah, mengingat 90 persen nelayan di Indonesia adalah skala kecil. Ia juga membuka kemungkinan kolaborasi lebih lanjut antara Indonesia dan Inggris.

Sejalan dengan hal itu, James Cemmel, Wakil Presiden Inmarsat turut menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama antara Indonesia selama ini dan berharap akan terus berlanjut.

"Hasil kerja sama pionir dengan para nelayan Indonesia ini, kami harapkan dapat menjadi contoh bagi negara lainnya di wilayah regional ASEAN maupun wilayah yang lebih luas untuk berkomitmen bersama menjaga laut dan perikanan yang berkelanjutan,” tutupnya.

Reporter: Chrismonica

Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ekspor 8,9 ribu ton hasil perikanan senilai Rp 588 miliar ke sejumlah negara. Pelepasan ekspor tersebut dilakukan serentak di lima kota dengan melibatkan 147 perusahaan.