Kementerian PUPR Dorong Digitalisasi di Sektor Konstruksi

Tahun Ini, Target Produksi Baja Nasional Mencapai 17 Juta Ton — Pekerja menyelesaikan konstruksi baja untuk bangunan bertingkat di Jakarta, Jumat (5/4). Kementerian Perindustrian menargetkan produksi baja nasional mencapai 17 juta ton pada 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong penguatan informasi rantai pasok industri Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) berbasis digital dalam mendukung visi pembangunan infrastruktur 2020-2024 dan rencana pemindahan lokasi Ibu Kota Negara.

Institusi menganggap keterbukaan informasi dibutuhkan agar distribusi rantai pasok industri MPK menjadi dinamis, efektif dan efisien, serta untuk merespons perkembangan dinamika bidang konstruksi di era industri 4.0.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin mengatakan, terobosan dengan mendorong digitalisasi informasi rantai pasok MPK sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kecepatan dan kualitas hasil yang sangat diharapkan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kuncinya adalah seluruh stakeholder rantai pasok berkoordinasi untuk bekerjasama dalam rangka melakukan pemetaan registrasi data-data yang mereka miliki. Kemudian Pemerintah mendukung dari sisi regulasi dan data-data dari pemerintah," tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9/2019).

Itu gunanya informasi digital sehingga mempermudah menginformasikan kepada masyarakat yang menggunakan material dan peralatan yang ada di Indonesia, kalau tidak ada kita juga kesulitan," dia menambahkan.

Syarif menyampaikan, selama ini kinerja rantai pasok industri konstruksi di Indonesia masih menemui berbagai tantangan. Diantaranya kompleksitas industri konstruksi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, pembinaan rantai pasok yang masih terfragmentasi di berbagai kementerian/lembaga/instansi, serta masih terjadi kelangkaan dan kemahalan MPK.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Perusahaan konstruksi grup Saudi Binladin memangkas sekitar 50 ribu pekerja. Hal ini akibat tekanan yang dialami oleh perusahaan tersebut mengingat harga minyak makin murah.

2 dari 2 halaman

Ketergantungan Impor Material dan Peralatan Konstruksi

Konstruksi Underpass Bandara Kulon Progo (dok: PUPR)

Tantangan selanjutnya yakni masih tingginya ketergantungan impor MPK, sistem logistik belum merata, belum adanya regulasi khusus mengatur rantai pasok MPK, dan terakhir belum adanya informasi antara supply and demand yang akurat dan komprehenship.

"Untuk mengurai isu tersebut, maka dibutuhkan sistem rantai pasok yang responsif dan dinamis dengan membangun konsep agile supply chain management atau kemampuan organisasi merespons secara cepat dan dinamis perubahan kebutuhan pasar dan tuntutan ekonomi, baik dari segi volume dan jenis," jelas Syarif.

Dia mencontohkan, dari peta keseimbangan suplai dan permintaan material dan peralatan konstruksi pada tahun 2019, Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal buton, baja, beton pracetak, dan beton prategang. Sementara di Sumatera, tidak tercatat adanya defisit material dan peralatan konstruksi.

"Penguatan rantai pasok industri material dan peralatan konstuksi diperlukan agar industri material dan peralatan konstruksi tidak lagi tersentralisasi di Pulau Jawa dan Sumatera," ujar dia.

Selanjutnya, ia berharap informasi yang diberikannya dapat memperkuat channel distribusi untuk mengembangkan jaringan wilayah potensial yang merata di setiap kawasan.

"Selain itu, demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas rantai pasok konstruksi, material konstruksi ke depan bisa dikirim dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Langkah ini diharapkan dapat menekan indeks kemahalan konstruksi yang menonjol," tukas dia.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
konstruksi
Industri 4.0