Menko Puan: Kenaikan Iuran BPJS Tak Pengaruhi Angka Kemiskinan

Puan mengatakan, DPR tak ada penolakan atas kenaikan ini. Dalam rapat kerja dengan DPR, Puan mengatakan DPR hanya meminta agar segera dilakukan evaluasi dan penguatan terkait hal-hal yang perlu dibenahi dalam BPJS, termasuk perbaikan pelayanan kesehatan.

"Kenaikan ini akan berlaku 1 Januari 2020. Jadi belum sekarang.Sekarang ditandatangani, (bukan berarti) sekarang juga naik. Jadi masih ada waktu untuk membenahi dan memperbaiki hal-hal yang perlu dilakukan," kata Puan.

Menurutnya telah lima tahun belum ada penyesuaian iuran BPJS. Sesuai UU, jika diperlukan bisa dilakukan penyesuaian setiap dua tahun. Terkait persetujuan presiden, Puan mengatakan tengah menunggu Perpres ditandatangani.

"Ini sudah lima tahun tidak dilakukan. Tentu saja penyesuaian ini tidak kita lakukan serta merta begitu saja. Ada saja komitmen-komitmen tertentu yang sudah dibicarakan untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh," pungkasnya.

Reporter: Hari Ariyanti 

Sumber: Merdeka.com

Isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan memantik respon negatif dari sejumlah pihak, salah satunya para buruh.

Untuk menyuarakan penolakannya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama para buruh akan melakukan aksi demonstrasi yang diikuti 150 ribu buruh secara serentak di 10 provinsi pada 1 Oktober 2019 mendatang. Akan ada 2 isu yang diangkat, yaitu menolak kenaikan iuran BPJS dan revisi UU Ketenagakerjaan.

"2 Oktober, 150 ribu buruh kita akan melakukan aksi besar-besaran dengan titik pusat di DPR, ada dua isu yang diangkat. Kita akan bergerak di 10 kota industri," ujar dia saat sesi konferensi pers di LBH Jakarta, Jakarta, Senin (2/9/2019).

KSPI menilai, keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. Kenaikan iuran justru akan memberatkan masyarakat.

"Defisit anggaran BPJS Kesehatan adalah bukti ketidakmampuan manajemen BPJS dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jadi harusnya tidak dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, yang seharusnya dilakukan adalah menambah kepesertaan BPJS Kesehatan dan menaikkan besarnya iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah.

Nantinya, aksi demonstrasi ini akan dilakukan di Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Lampung, Batam, Medan, Aceh, Kalimantan Timur dan Gorontalo.

Khusus di Jabodetabek, demonstrasi akan dipusatkan di DPR RI bersamaan dengan pelantikan anggota DPR RI yang baru.2 dari 3 halaman