Disetujui DPR, Anggaran Kemenko Maritim di 2020 Naik Jadi Rp 350,79 Miliar

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kenaikan pagu anggaran Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman tahun 2020 sebesar Rp 79,250 miliar. Persetujuan ini mempertimbangkan atas kinerja Kemenko Maritim dinilai cukup berat ke depannya.

"Apa kita setuju dengan anggaran yang dipaparkan? Semua setuju ya. Dengan ini, anggaran sudah kita setujui, terima kasih dengan ucapkan Alhamdullilah, rapat kerja saya nyatakan ditutup," kata Pimpinan Banggar, Kahar Muzakir di Ruang Sidang Bamggar DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan kenaikan pagu anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 79,250 miliar. Dengan demikian total keseluruhan anggaran menjadi Rp 350,79 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 261,54 miliar diusulkan pada 22 Juli 2019 lalu.

"Saya usulkan tambahan Rp 79,250 miliar. Ini berangkat dari pengalaman tahun lalu banyak pengeluaran," kata Luhut.

Sebagai informasi saja, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah lebih dulu menyetujui pagu anggaran 2020 tiga kementerian koordinator yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polkumham).

Adapun secara rinci, pagu anggaran ketiga kementerian koordinator pada 2020 dinilai Banggar terlihat mengalami penurunan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi pemerintah yang ingin melakukan efisiensi belanja pada tahun depan untuk menyehatkan APBN.

Secara rinci, pagu anggaran untuk Kemenko PMK yang disetujui yakni sebesar Rp 242,2 miliar. Kemudian untuk Kemenko Perekonomian disetujui pagu anggaran sebesar Rp 409,3 miliar dan selanjutnya untuk Kemenko Polkumham DPR menyetujui pagu anggaran sebesar Rp 282,7 miliar untuk 2020.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menko Luhut Binsar mengusulkan motor listrik Gesits sebagai kendaraan dinas PNS, sebagai bentuk dukungan keberlangsungan karya anak bangsa.

2 dari 2 halaman

Menko Luhut Fokus Selesaikan Batas Wilayah Maritim pada 2020

Menko Luhut Bahas Industri Mobil Listrik Nasional Bareng DPR — Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi paparan saat rapat koordinasi membahas pengembangan kendaraan listrik nasional di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/11). Langkah ini sebagai upaya menekan emisi gas buang. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan, beberapa fokus kinerja lingkungan kementeriannya pada 2020. Salah satunya yakni mengenai pembatasan kawasan atau teritorial laut.

Luhut mengatakan, sebagai negara maritim atau negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas, perlu ada batasan jelas untuk daerah perairan sehingga, tidak mudah diotak-atik oleh negara lain.

"Banyak sekali PR-PR yang selama ini mungkin tidak kita lihat, setelah kita buka ternyata harus segera kita selesaikan. Masalah laut ini memang belum pernah kita tangani secara serius. Seperti masalah-masalah batas maritim ini, saya kira sangat penting," tegas Luhut di ruang Sidang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, pada Selasa 25 Juni 2019.

Di samping itu, Luhut juga mengusahakan agar kepulauan yang ada di Indonesia juga sudah diverifikasi dan memiliki nama pada 2020.

"Kami usahakan supaya pada akhir tahun 2019, 17.509 pulau di Indonesia sudah diberi nama," imbuhnya.

Sebelumnya dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan anggaran untuk di lingkungan kementeriannya sebesar Rp 344,54 miliar.

"Kebijakan anggaran Kemenko Maritim 2020 untuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian," ujar Luhut.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Merdeka.com
Kemenko Maritiman
Anggaran 2020