Kompensasi Pemadaman Listrik Pelanggan Prioritas Jakarta Capai Rp 13 Miliar

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, menegaskan bahwa pihaknya meminta komitmen PT PLN (Persero) terkait keandalan pasokan listrik. Terutama agar kejadian padamnya listrik seperti yang terjadi beberapa waktu lalu tidak lagi terulang.

Menurut dia, peristiwa tersebut mendapatkan kerugian akibat listrik padam. Kerugian tersebut, tidak dapat ditutupi dengan kompensasi yang diberikan oleh BUMN setrum tersebut.

"Kami tidak mau bicara kompensasi di sini karena persoalannya kan kita kehilangan hal-hal yang tidak bisa dihitung begitu ya," kata dia, di kantornya, Jakarta, Kamis (15/8//2019).    

"Soal penumpang yang mengalami kerugian, kalau menggunakan mekanisme kompensasi PLN kan itu tidak menggambarkan sebenarnya kerugian," lanjut dia.

Karena itu, dia berharap PLN sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjaga pasokan listrik, dalam hal ini untuk pengoperasian MRT. Sebab MRT akan berhenti beroperasi tanpa adanya pasokan listrik.

"Yang kita ingin minta adalah komitmen PLN untuk memberikan komitmen bahwa tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti kemarin," ungkapnya.

"Karena dampak dari kejadian kemarin itu adalah situasi bahwa ternyata pasokan listrik itu bisa terhenti. Dan kalau pasokan listrik terhenti, MRT Jakarta otomatis terhenti," tandasnya.

PT PLN (Persero) memperkirakan investasinya akan membengkak, jika pemerintah menetapkan kompensasi pemadaman listrik mencapai 300‎ persen. Saat ini rumusan kompensasi baru sedang digodog Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero) Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, PLN akan mengikuti pemerintah, jika regulasi k‎ompensasi pemadaman listrik yang baru menetapkan mencapai 300 persen.

"Semua kita kembali ke pemerintah, pln kan under regulated pemerintah," kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menurut Djoko, jika kompensasi pemadaman listrik ditingkatkan lebih dari 100 persen, maka PLN harus memperkuat sistem kelistrikannya dengan menambah jaringan. Hal ini akan berdampak pada kenaikan investasi perusahaan.

"Ini kalau ini segini kondisinya seperti itu Kita akan minta biaya investasi lebih mahal. Semua akan kembali berapa kemampuan negara ini," tuturnya.

Djoko mengungkapkan, PLN akan mengembalikan pilihan tersebut ke pemerintah.‎ Saat ini PLN masih berhitung kenaikan investasi untuk memperkuat sistem kelistrikan di Jawa Bali.

"Semua dihitung terhadap biaya itu lagi kita hitung‎. Nggak ada diskusi, ya nggak apa-apa kita kembalikan," tandasnya.