Menko Luhut Minta Amien Rais Tak Usah Berkomentar Soal Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah akan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah yang bersinggungan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari sisi hukum ketatanegaraan, tindakan hukum pemindahan ibu kota merupakan kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan Republik Indonesia.

“Khususnya bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan yang lebih modern,” kata Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid dalam keterangan tertulis.

Dia menyebutkan, pemindahan ibu kota sebelumnya sudah pernah dilakukan, namun dalam konteks keadaan darurat. “Secara konstitusional harus dibaca dalam kerangka serta konteks darurat negara,” jelasnya. 

Pertama, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta ketika terjadi Agresi Militer I Belanda pada 29 September 1945, berselang lima bulan setelah deklarasi kemerdekaan RI. Prosesnya, pada 2 Januari 1946 Sultan HB IX mengirim kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota NKRI dipindahkan ke Yogyakarta.

Pada 4 Januari 1946, Presiden Soekarno memindahkan ibu kota negara ke Yogjyakarta untuk pertama kalinya. Alasan yang paling mendasar pada saat itu adalah karena Jakarta telah jatuh ke tangan Belanda. Sementara Yogyakarta dinilai paling siap dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan.

Namun, Agresi Militer belanda II pada 29 Desember 1948 mengakibatkan jatuhnya Yogyakarta sebagai ibu kota NKRI ke tangan Belanda. Selanjutnya Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Safruddin Prawiranegara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat.

Pada 22 Desember 1948, Syarifudin Parwiranegara mengumumkan bedirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi Sumatera Barat. Maka Bukittinggi menjadi ibu kota pemerintahan darurat.

Setelah kondisi pemerintahan kembali normal, ibu kota kembali ke Jakarta.