Pemerintah Kaji Penghapusan PPN Kayu Log

Sikat Penyelundupan, Bea Cukai Awasi Kapal Pengangkut Kayu — Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelundupan ekspor kayu log ilegal ke luar negeri.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah kali ini sedang membahas usulan para pengusaha mebel dan produk kayu untuk menghapus pajak pertambahan nilai kayu bulat. Darmin menjelaskan pengusaha mengeluhkan soal pajak yang dipatok 10 persen.

"Masa kayu log kena PPN (pajak pertambahan nilai) sehingga pengolah kayu harus bayar PPN 10 persen sehingga kita pasti dikurangi harganya. Nah, kalau itu tadi, Menperin katakan sedang dibahas dengan Kemenkeu," kata Darmin di Kantor Presiden usai rapat terbatas, Rabu (11/9).

Presiden Joko Widodo juga kata Darmin sudah mencatat beberapa masukan tersebut. Dan berupaya kata dia akan terus mendorong percepatan ekspor mebel, produk kayu, dan rotan. Menurut Darmin, perkembangan ekspor kayu dan produk kayu mengalami pertumbuhan cukup signifikan sekitar 32 persen dalam lima tahun terakhir.

"Kalau dilihat perkembangan ekspor kayu produk kayu, terutama yang namanya produk kayu, 5 tahun terakhir pertumbuhannya sangat cepat, 32 persen-an. Nah, kayu produk kayu ada 3 kelompok," ungkap Darmin.

"Paling tidak pertama adalah kayu gergajian, atau kayu olahan. Yang diproses sederhana. Kedua, produk kayu yang sudah diproses lebih jauh, namun dipisahkan khusus mebel. Furnitur. 2 tahun terakhir ini ekspor mereka melambat," tambah Darmin.

Dia menjelaskan proses percepatan ekspor mebel tersebut akan terus dibahas. Dan targetnya diupayakan minggu depan.

"Ini proses yang ditempuh, baik penyederhanaan besar-besaran, maupun membangun ekosistem investasi. Tidak sekadar penyederhanaan perizinan. Bisa juga DNI masuk, bisa juga perizinan masuk," kata Darmin.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sejarah industri mebel di Kota Pasuruan sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Sentra industri mebel Kota Pasuruan sendiri tersebar di beberapa kelurahan di Kecamatan Gadingrejo, salah satunya di Kelurahan Randusari.

2 dari 2 halaman

Daya Saing Produk Mebel

20161013-TRADE-EXPO-INDONESIA-2016-Jakarta-FF2 — Aneka furniture dan mebel di pamerkan dalam Trade Expo Indonesia 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/10). TEI 2016 menjadi media bagi pengusaha dalam dan luar negeri untuk memamerkan dan mempromosikan produk mereka. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo meminta agar produk mebel Indonesia memiliki daya saing ditengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

"Sore ini saya ingin lebih menkokretkan lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada terutama dalam peningkatan ekspor mebel, dan produk-produk kayu dna rotan dari negara kita,'' kata Jokowi saat buka rapat terbatas di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Dia menjelasakan daya saing permebelan akan mendapat peluang besar. Hal itu terlihat kata dia, dari informasi yang didapat dari World Bank bahwa mebel, produk kayu dan rotan adalah kesempatan besar untuk masuk ke pasar terutama yang berkaitan dengan perang dagang.

Sebab itu kata dia, ingin ada tindakan konkret dan policy dari kementerian yang meberikan dukungan terhadap itu. Sehingga apa yang diinginkan para pengusaha terutama pengusaha rotan dan mebel akan direalisasikan.

"Nanti nanti bisa kita realisasikan, ini berangkat dari informasi yang saya terima dari pasar Tiongkok yang dulu ditinggalkan karena perang dagang. Inilah yang jadi kesempatan kita," ungkap Jokowi.

Diketahui Kementerian Perindustrian mencatat, sepanjang 2018, kontribusi industri furnitur terhadap PDB industri nonmigas sebesar 1,36%. Di samping itu, pertumbuhan sektor industri furnitur di Indonesia memperlihatkan tren positif.

PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN
Kayu Log Ilegal
Kayu
Pajak Pertambahan Nilai
Darmi Nasution