Menteri Susi Klaim Proses Perizinan di KKP Sudah Baik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut kementeriannya berhasil melakukan penghematan anggaran karena tata kelola yang efisien. Ini diungkap Menteri Susi untuk mematahkan anggapan bahwa anggaran KKP besar tetap punya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kecil.

Anggaran Kementerian KKP memang terus turun dari tahun 2015 yang tercatat sekitar Rp 10 triliun. Untuk tahun 2020, KKP mengajukan Rp 6,4 triliun saja.

"Anggaran KKP itu adalah satu-satunya kementerian yang anggaran turun. Dari 9 triliun ke Rp 6 triliun. Bukan diturunin, tapi kita melakukan efisiensi dan self-blocking," ujar Menteri Susi pada Senin (9/9/2019) di Kementerian KKP, Jakarta.

Menteri Susi menyebut pendapatan pajak sektor perikanan pada 2014 hanya Rp 851 miliar, sementara tahun 2018 sudah Rp 1,6 triliun. Sebelum pemerintahan Joko Widodo, PNBP KKP ini cuman Rp 300 miliar. Mulai tahun kemarin sudah mencapai hampir Rp 1 triliun.

Susi juga kembali mengungkit bahwa dalam empat tahun kementeriannya mengembalikan anggaran ke negara hingga Rp 9,4 triliun.

"Jadi PNBP naik, pajak naik, tapi anggarannya turun bahkan melakukan self-blocking," ujar Susi.  

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengungkapkan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi di kementerianya selama menjabat hampir 5 tahun lamanya. Salah satunya ialah berkaitan dengan restrukturisasi organisasi dari KKP.

"Yang sudah direncanakan dan dibicarakan Pak Presiden belum selesai tu adalah restrukturisasi organisasi KKP, baru penggabungan dua Dirjen jadi satu. Golden handshake itu juga diperbaiki, kurangi jumlah PNS di KKP karena dengan kemajuan teknologi, PNS kan memang harus dikurangi," tuturnya kepada Liputan6.com, Senin (8/7/2019).

Susi Pudjiastuti menjelaskan, ke depan KKP akan merekrut PNS dengan lulusan cumlaude. Hal ini guna menyaring sumber daya manusia di kementerianya agar semakin unggul. 

"Kemudian rekrut yang cumlaude-cumlaude, refresh better quality SDM KKP supaya lebih baik, restrukturisasi organisasi itu dalam internal kkp," terangnya.

Selain itu, tata kelola perikanan tangkap dan perizinan menurutnya masih menjadi fokus pemerintah yang perlu ditingkatkan.

"Perikanan tangkap tata kelola masih harus dibenahi, perizinan, alokasi. Jangan sampai laut RI dikuasai 10 ribu kapal tapi sebenarnya orang-orangnya itu-itu saja. Jangan sampai destructive fishing hancurkan terumbu karang," kata dia.

"Kemudian keberlanjutan, pemerataan dan konservasi-konservasi wilayah perairan yang memang sudah dialokasikan negara untuk komitmennya kepada PBB. Bangun sdm, poltek-poltek tambahan, karena itu sumber pekerjaan baru," tambah Susi Pudjiastuti.