Pemindahan Ibu Kota Tak Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintah belum memutuskan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan berdampak pada peningkatan ekonomi secara luas.

Berdasarkan kajian Indef pemindahan ibu kota hanya akan berdampak pada wilayah Kalimantan Timur. Sementara untuk wilayah Kalimantan secara keseluruhan tidak akan berdampak. Apalagi secara nasional.

"Tapi satu kalimantan pun tidak bergerak naik, karena adanya pembangunan ibu kota baru apalagi pertumbuhan ekonomi secara nasional," kata dia, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Sementara jika menilik sektor, tidak semua sektor akan menggeliat karena pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. "Justru hasil riset kita menemukan ada distorsi terhadap sektor yang memproduksi barang atau tradeable, yang naik cuma properti, spekulan tanah, kontruksi administrasi pemerintahan itu naik tapi yang lain tambang kebun itu justru kontraksi turun," jelas dia.

Selain itu, pemindahan ibu kota akan menimbulkan munculnya tambahan biaya bagi pelaku usaha. Biaya tersebut, disebut dengan biaya koordinasi. "Ada masalah koordinasi baru, dimana kalau pusat pemerintahan pindah sementara pusat ekonomi/bisnis jauh, berapa ongkos untuk koordinasi misalnya, sedangkan pelaku bisnis ada di Jakarta," ujarnya.

"Nah ini kan ada biaya baru, pastinya ini dibebankan kepada pelaku usaha sehingga otomatis bukan menumbuhkan tapi jadi beban atau operasional cost pelaku usaha," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota baru akan berada di Kalimantan Timur. Tiga kepala daerah di Kaltim menyambut positif pemindahan Ibu Kota ke daerahnya.

2 dari 2 halaman

Menko Luhut: Indonesia Tak Butuh China Buat Bangun Ibu Kota Baru

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui bahwa China berniat untuk berinvestasi di Ibu Kota baru. Meskipun demikian dia menegaskan, sejauh ini Indonesia mampu membangun ibu kota baru tanpa harus melibatkan China.

"Enggak butuh sama sekali," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/9).

Dia mengatakan, bahwa negeri tirai bambu tersebut memang mengungkapkan keinginan untuk berinvestasi. Namun, dari pembicaraan antara dirinya dengan Kepala Bappenas, dia mengetahui bahwa Indonesia mampu membangun tanpa dukungan dana dari China.

"Sama sekali belum ada. Dia bilang kami punya kemampuan, tapi saya tadi bicara dengan Kepala Bappenas bahwa kita semua cukup kok," tegas Luhut.

Dia pun memberikan penjelasan terkait kabar bahwa China akan masuk ke proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dia menegaskan sejauh ini, Indonesia telah bekerja sama dengan Jepang untuk menggarap proyek tersebut.

"Sama Jepang. Sampai hari ini kita masih sama Jepang," ujar dia.

Menurut dia, proyek tersebut memang menarik bagi investor. Namun, Indonesia tentu memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan mau bekerja sama dengan pihak yang mana.