Swasta Dinilai Tak Minat Ikut Bangun Ibu Kota Baru Indonesia

Hal tersebut, kata dia, diperkuat dengan laporan Bank Dunia, yang menyatakan pihak swasta hanya berkontribusi 10 persen dari total proyek infrastruktur.

"Faktanya dari data Bank Dunia pernah bilang, keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur kurang dari 10 persen. Jadi 100 persen kue itu, 10 persen itu swasta," ujar dia.

"Itu kan sebenarnya ada di dalam laporan Bank Dunia pada waktu itu dia mengevaluasi infrastruktur. Infrastruktur di Indonesia. Jadi dalam range yang cukup panjang. Kalau tidak salah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir," tandas Bhima.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, saat ini global sedang menghadapi ancaman resesi. Fakta ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah untuk mengkaji lagi rencana pemindahan ibu kota.

"Sekarang isunya 2020 kita menghadapi resesi global," ujar dia, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Sejumlah negara, lanjut dia, bahkan sudah terkena imbas turunnya kinerja perekonomian global. Negara-negara tersebut, seperti Jepang, Turki, dan Argentina.

"Jepang sudah resesi. Turki sudah resesi. Argentina dua kali nggak bisa bayar hutang. 2020 Amerika Serikat banyak yang memprediksi akan terjadi resesi pertumbuhan ekonominya selama beberapa bulan terus turun," jelas dia.

Di tengah ancaman tersebut, dia menilai, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan demikian Indonesia dapat menghadapi turunnya ekonomi global dan ancaman resesi.

"Kita maksa pindah ibu kota. Kita harus tanya, Pak Rp 466 triliun. Kasih itu kredit usaha buat UMKM-UMKM karena kalau terjadi krisis ekonomi seperti tahun 1998, yang menjadi penopang itu adalah UMKM," tandasnya.