Rute Tol Laut Terus Meningkat dalam 4 Tahun

Dalam waktu 5 tahun ke depan, ia menyatakan, Kementerian Perhubungan berencana mengajak perusahaan pelayaran swasta untuk bekerjasama dalam program tol laut.

Dengan begitu, ia berharap hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi program tol laut serta mengurangi disparitas harga yang ada di wilayah Indonesia bagian timur.

"Untuk 5 tahun ke depan, kita akan mengatur sistem investasi dengan mengalokasikan anggaran yang lebih bagi program tol laut ini. Sebagai contoh, kita akan melibatkan perusahaan pelayaran swasta untuk bekerjasama dalam program tol laut ini karena kapasitas dari PT Pelni sangat terbatas," tuturnya.

"Kami percaya, dalam 5 tahun ke depan tol laut akan memberikan progres positif yang sangat signifikan," dia menandaskan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran penting dalam mendorong perekonomian dan percepatan pembangunan di provinsi kepulauan.

"Dibutuhkan kreativitas dan leadership yang baik dari pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah, seperti perikanan, peternakan dan sektor lainnya untuk mendukung keberhasilan program-program di sektor transportasi," ungkapnya lewat keterangan tertulis, Selasa (3/9/2019).

Selain itu, ia juga memaparkan, Pemda memiliki fungsi menjaga keseimbangan agar penyebaran logistis merata. Tak hanya itu, ia mengimbau pemda harus tetap menjaga kearifan lokal serta mengusahakan agar barang yang dihasilkan di daerah dapat bernilai lebih dan menghasilkan devisa.

Untuk itu, dia menyebutkan peran pemerintah daerah sangat penting untuk mensukseskan salah satu program strategis di sektor transportasi, yakni program tol laut.

"Di Kupang misalnya, angkutan barang diangkut melalui kapal besar. Namun untuk membawa barang tersebut ke kepulauan kecil disekitarnya diperlukan kapal kecil. Kapal-kapal kecil yang mesti dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah," imbuh dia.

Dia juga mengungkapkan, pihaknya terus mendorong peran serta Pemda, misalnya dengan mengoptimalisasikan angkutan ternak di salah satu provinsi kepulauan, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan, kebutuhan daging sapi dalam negeri terpenuhi tidak hanya oleh angkutan khusus ternak yang dapat mengangkut sapi, namun dapat diupayakan dengan angkutan daging sapi beku (frozen). Pemerintah daerah bersama swasta perlu jeli melihat peluang itu. Jadi, kami (pemerintah pusat) terus mencari agar daerah memperoleh keekonomian yang baik," tutur Budi Karya.