Mampukah Indonesia Jadi Negara Maju di 2045?

Anton menjelaskan, Pemerintah selama ini hanya berfokus pada restriksi terutama dari sisi menurunkan impor. Padahal, sisi lain seperti saving dan investment tidak kalah pentingnya untuk mengkerek produktivitas dan mengatasi CAD.

"Investasi kelihatanya besar tapi ICOR-nya kurang efisien. Bukan hanya dorong ekspor-turunkan impor. Tetapi kembali bagaimana involvement kita towards value chain ini penting kepada global. The thing is how we make investment more efisien," paparnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan berdampak pada peningkatan ekonomi secara luas.

Berdasarkan kajian Indef pemindahan ibu kota hanya akan berdampak pada wilayah Kalimantan Timur. Sementara untuk wilayah Kalimantan secara keseluruhan tidak akan berdampak. Apalagi secara nasional.

"Tapi satu kalimantan pun tidak bergerak naik, karena adanya pembangunan ibu kota baru apalagi pertumbuhan ekonomi secara nasional," kata dia, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Sementara jika menilik sektor, tidak semua sektor akan menggeliat karena pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. "Justru hasil riset kita menemukan ada distorsi terhadap sektor yang memproduksi barang atau tradeable, yang naik cuma properti, spekulan tanah, kontruksi administrasi pemerintahan itu naik tapi yang lain tambang kebun itu justru kontraksi turun," jelas dia.

Selain itu, pemindahan ibu kota akan menimbulkan munculnya tambahan biaya bagi pelaku usaha. Biaya tersebut, disebut dengan biaya koordinasi. "Ada masalah koordinasi baru, dimana kalau pusat pemerintahan pindah sementara pusat ekonomi/bisnis jauh, berapa ongkos untuk koordinasi misalnya, sedangkan pelaku bisnis ada di Jakarta," ujarnya.

"Nah ini kan ada biaya baru, pastinya ini dibebankan kepada pelaku usaha sehingga otomatis bukan menumbuhkan tapi jadi beban atau operasional cost pelaku usaha," tandasnya.