Paket Kebijakan Pemerintahan Jokowi Dinilai Kurang Berhasil

Jokowi Rapat Bareng Menteri Kabinet Kerja — Suasana saat Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4). Jokowi juga meminta proyek strategis yang dimulai pada 2017 untuk segera diselesaikan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam kurun waktu 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi dinilai kurang berhasil. Padahal, paket kebijakan tersebut tujuannya untuk menarik investasi dan memajukan dunia usaha.

Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI), Sarman Simanjorang mengatakan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Agar implementasinya pada periode kedua mendatang dapat menjadi lebih baik lagi.

"Kami sudah katakan bahwa dari 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan tidak dievaluasi secara komprehensif," kata dia, saat ditemui di acara diskusi bertajuk Harapan Pengusaha Pada Kabinet Ekonomi Jilid II, di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Sarman melanjutkan, sebagian besar kebijakan tersebut hanya berakhir di atas kertas. Implementasi di lapangan tidak sesuai bahkan ada yang tidak berjaalan sama sekali.

"Sehingga apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi itu hanya sebagai suatu kebijakan di atas kertas, tapi dalam pelaksanaan di lapangan itu tidak dirasakan oleh dunia usaha," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

IHSG menguat disebabkan sentimen positif pasar setelah Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet baru

2 dari 3 halaman

Masih Ada Ketidakselarasan

Pimpin Sidang Kabinet, Jokowi Bahas Momentum Kepercayaan Internasional Terhadap Indonesia — Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan tengah) dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia mencontohkan, salah satu kendala tersebut adalah masih adanya ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terutama dalam proses periszinan dan investasi.

Dia mengungkapkan, pengusaha maupun investor kerap kali mengalami kebingungan saat sudah memperolah restu dari pemerintah pusat namun terhalang oleh kebijakan di daerah.

"Kadang-kadang investasi kita itu investor sudah dapat karpet merah dari pempus tapi ketika ke daerah dapat hambatan lagi. Karena disana ada bupati ada gubernur yang juga punya kewenangan sama dan mereka juga bisa menghambat dan tidak berikan izin. Ini kan salah satu yang masuk paket kebijakan tapi implementasi di lapangan tidak jalan," ujarnya.

"Hal-hal seperti ini harus segera diselesaikan dalam kabinet ke depan," tutupnya.

3 dari 3 halaman

Jokowi: Ekonomi Dunia sedang Tidak Ramah

Jokowi Bertemu Tokoh Papua — Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan dengan para tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Jokowi mengundang 61 tokoh asal Papua dan Papua Barat untuk membicarakan masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini ekonomi dunia sedang tidak ramah. Beberapa negara di dunia tengah mengalami kemunduran ekonomi bahkan sampai ada yang mengalami resesi. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Organisasi Insinyur se-ASEAN.

"Ekonomi dunia saat ini sedang tidak ramah. Beberapa negara mengalami kemunduran ekonomi. Bahkan ada negara mulai mengalami resesi ekonomi," ujarnya di JIexpo, Jakarta, Rabu (11/9).

Presiden Jokowi melanjutkan, melihat kondisi ini negara-negara di ASEAN harus mampu membentengi diri dari segala kemungkinan yang mampu mengguncang ekonomi.

"Kita harus mampu membentengi diri untuk tetap tumbuh stabil dan keberlanjutan. Kita harus berusaha memanfaatkan kemunduran di beberapa kawasan sebagai peluang untuk kita bisa melompat ke depan," jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, dia juga meminta seluruh negara ASEAN mengembangkan inovasi dan terobosan baru. Sehingga mampu memanfaatkan peluang ekonomi dunia yang sedang sulit.

"Tidak ada cara lain selain kita harus selalu mengembangkan inovasi dan melakukan terobosan. Sehingga dalam situasi ekonomi dunia yang sedang sulit seperti sekarang ini justru menjadi peluang bagi kita di ASEAN untuk berkembang lebih cepat," jelasnya.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
ekonomi
Bisnis
Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.
Lihat Selengkapnya
ekonomi
Pengusaha
Tokoh
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan.
Lihat Selengkapnya
Pengusaha
Paket Kebijakan