DPR Minta Anggaran Perbaikan Lift

Bersih-Bersih Kolam Jelang Sidang Tahunan MPR — Pekerja membersihkan kolam air mancur di halaman depan Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (4/8). Sidang Tahunan MPR akan berlangsung tanggal 16 Agustus 2018 dan juga untuk bersiap menyambut Asian Games 2018. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Nasdem, Johnny G Plate meminta agar lift-lift di gedung DPR diperbaiki. Menurutnya lift-lift tersebut sudah berumur tua.

Hal itu dia sampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja, di ruang rapat Komisi XI, Jakarta, Senin (16/9).

"Saya ingatkan dan mudah-mudahan tidak terjadi hal fatal. Lift di gedung DPR RI ini sudah tua," kata dia.

Dia mengungkapkan pernah mempunyai pengalaman buruk terjebak dalam lift di gedung DPR. Oleh karena itu dia meminta pemerintah memperbaharui lift-lift tersebut.

"Saya ada pengalaman lift mati dan tertahan dalam lift setengah jam. Saya tidak tahu anggaran untuk lift atau tidak. Jika tidak, mohon diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal fatal," ujarnya.

Dia menegaskan, lift yang rusak merupakan hal kecil namun dapat berakibat fatal jika tidak dieprhatika. Terlebih gedung DPR dihuni oleh orang-orang yang berperan dalam pengambilan keputusan negara.

"Ini (gedung DPR) salah satu pusat pengambilan keputusan politik. Saya hanya memberikan catatan sebagai contoh lift di sini sering tertahan. Tidak tahu apa ada anggaran di setjen DPR RI," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota Baru

Maket Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. (dok Kementerian PUPR)

DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait pemindahan Ibu Kota. Penetapan nama anggota Pansus bakal disahkan dalam rapat paripurna pada Senin (16/9/2019) siang ini.

Ketua Komisi II Zainudin Amali menjelaskan, Pansus tersebut dibentuk untuk melakukan kajian terhadap kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota. Belum masuk dalam ranah pembahasan undang-undang terkait pemindahan ibu kota.

"Presiden mengirimkan surat ke DPR beserta lampiran kajiannya. DPR meresponsnnya dengan membentuk Pansus," jelas Amali kepada wartawan, Senin.

Hasil pansus tersebut bakal menentukan sikap DPR terhadap wacana pemindahan ibu kota. Hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Akan keluar sikap DPR seperti apa, kemudian pemerintah akan menerima itu, kalau lihat schedulenya pemerintah pasti akan disusun RUU tentang ibu kota," jelasnya.

3 dari 3 halaman

30 Anggota

Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)

Politikus Golkar itu mengatakan, sudah ada nama-nama anggota yang masuk. Jumlahnya sekitar 30 orang. Amali bilang PDIP paling banyak dengan enam orang, Golkar lima orang. Dia hanya menyebut beberapa nama anggota Fraksi Golkar yang tergabung Pansus. Seperti, Zainuddin Amali, Adies Kadir, Sarmuji.

Soal siapa yang jadi ketua pansus, kata Amali masih menunggu rapat. Pansus akan menetapkan pimpinan terlebih dahulu.

"Belum, kan kami baru mau rapat, kemudian kami mau putuskan siapa yang akan menjadi pimpinan pansus dulu, kemudian di antara pimpinan itu siapa ketuanya," kata Amali.

kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Merdeka.com
DPR RI