Sri Mulyani Ungkap Masalah Inefisiensi Belanja Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti inefisiensi belanja daerah. Menurut dia sebagian besar APBD habis dipakai untuk gaji pegawai dan belanja operasional daerah.

Inefisiensi tersebut, kata Sri Mulyani, ditunjukkan dengan porsi belanja pegawai yang masih tinggi di dalam APBD yakni sebesar 36 persen dari APBD.

"Penggunaan anggaran untuk belanja-belanja yang sifatnya bukan investasi, seperti belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas juga lebih tinggi 13,4 persen," kata dia, dalam 'Orientasi untuk Anggota DPD Terpilih Periode 2020-2024, di JW Marriott, Jakarta, Rabu (18/9).

Selanjutnya, Mantan Direktur Bank Dunia ini pun mengatakan, belanja untuk jasa kantor mencapai 17,5 persen dari APBD. "Jadi praktis APBD itu lebih dari 75 habis hanya untuk berbagai belanja gaji dan operasional. Sehingga pembangunan daerah menjadi kurang," ungkapnya.

Sri Mulyani juga menyoroti daerah yang memmberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN. Tercatat, ada 389 Pemda yang menjalankan kebijakan tersebut.

"Sebagian besar dari pemerintah daerah 389 Pemda telah memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN daerah dan besarnya tunjangan pendapatan tambahan ini sangat bervariasi antara daerah dan seringkali tidak berkaitan sama sekali dengan kinerja dan reformasi birokrasi," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menkeu Sri Mulyani ungkap syarat agar Indonesia jadi negara terbesar kelima ekonomi dunia.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Lantik 129 Pejabat Eselon III Kemenkeu

Tangis haru Menteri Keuangan Sri Mulyani di hari ulang tahun. Dok: Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 129 Pejabat Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/9).

Para pejabat tersebut berasal dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan, eselon III merupakan jabatan yang strategis karena posisi jabatan yang dekat dengan level pimpinan, sekaligus juga dekat dengan jajaran staf. Untuk itu, dia meminta eselon III dapat memberi contoh yang baik kepada staf Kemenkeu dan memberi masukan untuk pimpinan.

"Saya selalu menekankan bahwa fungsi eselon III itu sangat strategis. Anda lah the real organisational mover. Anda engine dari organisasi kita. Anda menentukan sikap dan tone dari organisasi kita. Menkeu bisa saja berpidato, tapi yang the real contoh kepada jajaran anda adalah diri anda," ujarnya.

Sri Mulyani melanjutkan, pejabat eselon III bisa menjadi titik kuat dari organisasi sekaligus juga bisa jadi titik lemah organisasi. Posisi para Eselon III di lingkungan Kemenkeu ini menjadi sangat penting untuk dapat menyulut semangat, menciptakan komitmen dan keterikatan serta dedikasi dari jajaran staf di Kemenkeu.

3 dari 3 halaman

Pengalaman dan Integritas Itu Penting

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia juga menekankan pada pentingnya pengalaman dan integritas para pejabat Eselon III tersebut. Di samping itu, Kemenkeu saat ini banyak merekrut pegawai muda yang merupakan lulusan terbaik. Di sinilah, pentingnya posisi Eselon III untuk dapat menjadi role model bagi ASN baru tersebut.

"Apa yang anda lakukan, yang anda perbuat, yang anda ucapkan itu menjadi suatu investasi kepada jajaran kita terutama yang baru masuk. Jika kita mampu merekrut orang-orang terbaik, kita bisa memberikan mereka pembekalan. Tetapi, yang setiap hari mereka lihat adalah anda, sebagai role model yang baik. Anda jadi penentu dalam membentuk karakter dan sikap profesionalitas dari generasi muda di Kementerian Keuangan," paparnya.

Dia menambahkan, mutasi dan promosi merupakan penyegaran bagi organisasi sekaligus bentuk kepercayaan yang diberikan oleh organisasi atas kompetensi para individu pejabat tersebut. "Saudara-saudara adalah insan terpilih yang dipercaya memiliki pengalaman, kematangan, dan kedalaman wawasan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di Kementerian Keuangan," jelasnya.

Sebagai informasi, sebanyak 65 pejabat menerima promosi dari eselon IV ke eselon III, 58 pejabat mutasi, sementara 6 lainnya menerima pengukuhan karena reorganisasi dan pengangkatan kembali dalam jabatan.