Kadin: Sebagian Besar Tanah di Ibu Kota Baru Dikuasai Seorang Konglomerat

Siswa SD — Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan, lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) akan menempati lahan yang sebagian besar menjadi milik seorang konglomerat pendiri kelompok perusahaan manufaktur Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Mohamad Suleman Hidayat mengatakan, lahan milik Sukanto Tanoto tersebut merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah.

"Saya baru dikasih tahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar tanah HTI miliknya Sukanto Tanoto, HTI yang setiap saat bisa diambil oleh pemerintah," ungkap dia di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Dengan begitu, ia menambahkan, Sukanto bisa memberikan tanah miliknya setiap saat dibutuhkan pemerintah. "Jadi enggak ada masalah dengan tanah," sambungnya.

Namun begitu, ia menghimbau kepada pemerintah untuk bisa segera mengunci harga tanah di kawasan tersebut. Sebab, lahan itu rawan diambil-alih oleh pihak spekulan tanah.

"Kan ada spekulan di sana. Harga disepakati pemerintah, dan kalau gitu kita setuju pemerintah punya landbank, tanah-tanah dikuasai pemerintah sesuai dengan perizinan harga tetapkan sama. Kalau itu diserahkan ke spekulan jadi enggak visible," imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Perindustrian (Menperin) tersebut meyakini rencana pemindahan ibu kota bisa saja diterapkan pada 2024. Dengan syarat, pemerintah harus segera menyelesaikan masterplan ibu kota sehingga pembangunan infrastruktur bisa dicicil sejak 2020.

"Kalau gitu tahun depan berarti pemerintah bisa bangun infrastruktur utama, seperti jalan-jalan, listrik, telekomunikasi, dan sebagainya. Kalau masterplan sudah siap, maka juga harus mulai dibangun gedung-gedung pemerintah yang diperlukan. Itu (sumber dananya) bisa melalui APBN dulu," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota baru untuk Indonesia. Proses pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Ditargetkan pada tahun 2029, ibu kota resmi berpindah ke Penajam Paser Utara dan Kukar, Kalimantan Timur.

2 dari 2 halaman

Kepala Bappenas: Lokasi Ibu Kota Baru Aman dari Karhutla

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang sejumlah wilayah di Kalimantan masih terus menyebar hingga saat ini. Asap akibat kebakaran hutan tersebut merambah ke banyak titik, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim).

Adapun dua tempat yang digadang-gadang bakal menjadi lokasi ibu kota baru, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, juga turut terkena imbas asap karhutla.

Namun begitu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dua wilayah calon ibu kota tersebut masih terhitung aman terkena kabut asap efek karhutla.

"Yang penting mitigasinya. Kabut asap tergantung arah anginnya. Yang penting ibu kota baru tidak terlalu dekat dengan sumber kebakarannya. Ibu kota baru jauh dari lahan gambut dan yang mengandung batu bara," ujar dia di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Dia pun menyatakan, jika memang kabut asap memasuki dua wilayah itu, pemerintah akan segera berreaksi agar hal tersebut tidak mengganggu aktivitas di ibu kota baru.

"Kalaupun ada kabut yang melewatinya, Singapura dan Malaysia juga bisa merasakannya. Jadi yang penting mitigasinya," ucap dia.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pemerintah bakal membangun berbagai infrastruktur di ibu kota baru dengan cepat sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita ingin menjawab semua pihak yang menyatakan pembangunan ibu kota baru bisa berjalan cepat," pungkas dia.