Pemerintah Berhak Ambil Alih Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru

Pengamat Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Sadino menyatakan hal itu bisa dilakukan, namun pemerintah harus menunggu hingga masa berlaku sertifikat HGU yang diberikan pada pemegang konsesi habis.

"Misalnya, 25 tahun atau 35 tahun. Saya kira tidak ada celah untuk pemegang konsesi memperpanjang masa berlaku HGU, karena pertimbangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pasti tidak mengizinkan," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com.

Sementara, jika perusahaan memiliki aset di atas tanah HGU tersebut, seperti tanaman atau bangunan, akan ada kompensasi, meski nilainya tidak seberapa.

Sadino juga mengatakan, proses pembebasan lahan ini diperkirakan memakan waktu 5 tahun, sesuai dengan target pemindahan ibu kota yang direncanakan pemerintah. Secara bertahap, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan sesuai ketersediaan lahan.

Bagaimana jika ada lahan masyarakat adat yang mungkin di masa depan akan diambil alih pemerintah juga? Sadino menjawab, itu sebenarnya urusan pemerintah daerah.

"Pembebasan lahan itu, kan, sudah tanggung jawabnya pemerintah daerah. Kalau ada lahan adat (yang mau dibebaskan), ya, pendekatannya dari pemerintah daerah. Tapi kalau untuk kepentingan ibu kota saya kira tidak akan ada masalah," tuturnya.