Sukses

Banyak Perusahaan Berpotensi Gagal Bayar Utang, Ini Kata Sri Mulyani

Moody's Investor Service yang menyebutkan adanya risiko gagal bayar dari perusahaan-perusahan di Indonesia.

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali
Perbesar
Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut berkomentar mengenai hasil laporan lembaga pemeringkat utang internasional Moody's Investor Service yang menyebutkan adanya risiko gagal bayar dari perusahaan-perusahan di Indonesia.

Menurutnya, hasil laporan tersebut menjadi alarm bagi pelaku usaha untuk mempertimbangkan kebijakan di tengah ketidakpastian global saat ini.

BACA JUGA: Penerimaan Negara Capai Rp 2.492,7 Triliun hingga November 2024, Tumbuh 1,3 Persen
BACA JUGA: Sering Bungkam ke Media, Ini Alasan Sri Mulyani
BACA JUGA: Pengusaha AS Semringah Scott Bessent jadi Calon Menkeu Kabinet Trump

"Saya rasa apapun yang disampaikan oleh lembaga-lembaga pemeringkat adalah suatu asesmen dan peringatan yang baik untuk menjadi bahan bagi para pengambil keputusan di tingkat koporasi agar menjadi lebih waspada terhadap lingkungan yang sekarang ini yang dianggap berubah oleh lembaga-lembaga pemeringkat tersebut," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Baca Juga

Bendahara Negara ini mengigatkan, agar pelaku usaha lebih meningkatkan kehati-hatiannya baik di tingkat global maupun regional agar tidak salah mengambil langkah bisnis. Karena menurut dia, selama ini pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya tidak mempertimbangkan dampak ekonomi global.

"Laporan seperti itu setiap perusahaan harus betul-betul melihat dinamika lingkungan di mana mereka beroperasi," kata Sri Mulyani.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Sri Mulyani menyusun RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.

2 dari 3 halaman

DIhimbau untuk Efisiensi

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain memikirkan bagaimana menghasilkan pendapatan, pelaku usaha juga harus meningkatkan efisiensi bisnis. Sehingga meski tetap bisa menghasilkan pendapatan, pelaku usaha juga bisa mengantisipasi jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan.

"Dalam lingkungan ekonomi yang diperkirakan melemah, mereka harus mulai melihat dari sisi efisiensi di dalam sehingga kemampun mereka untuk tetap bisa mengenerate revenue dan biaya makin efisien menyebabkan mereka bisa menghadapi kemungkinan pelemahan tersebut," pungkas dia.

 

3 dari 3 halaman

Laporan Moody's

terbebas utang
Perbesar
Ilustrasi./Copyright unsplash.com/rawpixel

Seperti diberitakan, lembaga pemeringkat utang internasional, Moody's Investors Service mengatakan dalam sebuah laporan baru bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia berisiko gagal bayar. Hal ini berdampak pada industri perbankan.

Dalam laporan Moody's yang dirilis Senin (30/9) berjudul 'Banks-Asia-Pacific: Risks from leveraged corporates grow as macroeconomic conditions worsen' disebutkan, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya perdagangan serta ketegangan geopolitik dapat melemahkan kemampuan pelayanan utang.

"Tingkat gagal bayar (default) perusahaan di Asia Pasifik sejauh ini rendah, dibantu oleh suku bunga rendah dan kondisi pendanaan yang menguntungkan, tetapi meningkatnya ketegangan perdagangan dan geopolitik membebani ekonomi global dan rantai pasokan di tengah pertumbuhan yang sudah melambat," kata Rebaca Tan, Asisten Wakil Presiden dan Analis Moody.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com