Produsen Minta Insentif Impor Komponen Kendaraan Listrik

Pemerintah mendorong produksi fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di dalam negeri, sehingga program tersebut akan menciptakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, instansinya telah mengumpulkan pihak yang berkepentingan dalam menciptakan SPKLU, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT PLN (Persero), PT LEN dan penyedia jasa transportasi online untuk membahas fasilitas pengisian kendaraan listrik atau SPKLU.

"Tadi itu mensinergikan, mengenai mobil listrik, jadi kan itu ada BPPT, ada PLN, ada Grab," kata Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Luhut mengarahkan, disamping pengembangan kendaraan listrik, pemerintah juga akan mendorong pembuatan perangkat fasilitas pengisian energi kendaraan listrik di dalam negeri, dengan pertimbangan mengikuti standari internasional.

"Nah intinya kita mau charging station itu buatan Indonesia. Dan kebetulan BPPT sudah buat, dan standar nya kita coba koneksikan supaya memenuhi standar internasional," tuturnya.

Menurut Luhut, pembuatan SPKLU di dalam negeri lebih murah dibanding perangkat fasilitas pengi‎sian kendaraan listrik impor. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga dapat menekan biaya operasi bagi transportasi umum.

"Itu terus PLN juga setuju. Ternyata harga listrik yang disiapkan PLN sepertinya itu paling murah. Jadi langsung bisa memotong 50 persencost dari penggunaan taksi Listrik tadi," imbuhnya.

Luhut melanjutkan, para pihak yang berkepentingan dalam pengembangan fasilitas pengisian energi kendaraan listrik tersebut juga memetakan penempatan fasilitas tersebut.

"Nah sekarang kita harus anu terhadap produk dalam negeri, kalau ada kurang sana sini jangan terus banyak kritik lah. Ya kalau kritik membangun silakan saja," tandasnya.