Gambar Seram Tak Pengaruhi Penjualan Rokok

Bungkus Baru Rokok Menyeramkan — Selasa (24/6/14), semua produk rokok wajib mencantumkan peringatan Bahaya Merokok Bagi kesehatan dengan gambar yang menyeramkan pada rokok, Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat pastinya sudah familiar dengan gambar seram di atas bungkusan rokok. Berdasarkan PP 109/2012, pemerintah memang mewajibkan produsen rokok untuk menampilkan peringatan kesehatan bergambar seram sebesar 40 persen dari total kemasan.

Namun, pencantuman gambar seram tersebut tidak serta merta membuat penjualan produk tembakau batangan menjadi lesu.

Ketua Gabungan Persatuan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan, penjualan rokok dalam beberapa tahun terakhir memang tertahan lantaran daya beli konsumennya yang melemah.

"Penjualan dalam berapa tahun terakhir tidak meningkat. Bukan dikarenakan gambar, tapi lebih disebabkan daya beli," ujar dia di Jakarta, seperti dikutip Kamis (3/10/2019).

Dia juga mencibir usulan Kementerian Kesehatan yang mau menaikan komposisi gambar seram menjadi 90 persen dari kemasan tanpa alasan kajian yang jelas.

"Kepentingan pengendalian melalui peringatan kesehatan 40 persen kemasan sudah kami terima dengan berbesar hati. Jangan sampai diperluas jadi 90 persen, bahkan merencanakan kemasan polos tanpa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Menurutnya, adanya bungkusan rokok yang didominasi 90 persen gambar seram justru berpotensi meningkatkan peredaran rokok palsu. Hak konsumen untuk memilih produk juga menjadi terbatas.

"Imbasnya kalau itu, khususnya kalau gambar peringatan jadi 90 persen, potensi rokok palsu akan tinggi. Hak konsumen untuk mencari unit produk akan dikesampingkan," kata Henry.

Guna memprotes usulan tersebut, ia menyatakan GAPPRI telah melayangkan surat kepada beberapa instansi pemerintahan, namun belum ditanggapi.

"Sudah (diajukan), ke Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu. Sudah kami sampaikan. (Apa tanggapannya?) Belum ada," tukas dia.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah sudah memperhitungkan kenaikan tarif cukai rokok pada target penerimaan cukai di tahun depan.

2 dari 3 halaman

Menaker: Cukai Rokok Naik, Jangan Sampai Ada PHK

Buruh pabrik rokok — Proses pelintingan sigaret kretek tangan (SKT) di sebuah industri rokok di Kediri, Jatim. Saat ini tinggal 75 industri rokok yang bertahan akibat tarif cukai tembakau naik setiap tahunnya. (Antara)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri berharap tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dari industri rokok atas kenaikan cukai rokok di tahun depan.

Alasanya, industri rokok didominasi oleh pekerja perempuan. Selain itu, mereka juga memiliki pendidikan terbatas dan tak lagi muda (paruh baya).

"Kita sih minta jangan sampai ada PHK di industri rokok karena di industri ini kan didominasi pekerja perempuan, juga tak lagi muda dengan pendidikan terbatas," ujarnya di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Hanif menerangkan, dari industri sendiri telah ada permintaan diskusi terkait keputusan Pemerintah menaikkan cukai rokok ini pada tahun depan.

"Belum ada laporan, tapi ada permintaan-permintaan dari industri rokok untuk diskusikan kenaikan cukai rokok ini," kata dia.

Asal tahu saja, Pemerintah memutuskan akan menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen pada tahun 2020. Salah satunya pertimbanganya ialah menekan pengendalian jumlah perokok di Indonesia.

3 dari 3 halaman

Indef: Kenaikan Cukai Rokok di 2020 Terlalu Tinggi

Bungkus Rokok atau Kemasan Rokok — Ilustrasi Foto Kemasan Rokok (iStockphoto)

Pemerintah berencana untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran naik 35 persen. Hal tersebut pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, rencana kenaikan cukai ini terlalu tinggi. Dia menilai, kenaikan cukai tersebut hanya akan memberi dampak negatif terhadap petani.

"Ya, terlalu tinggi dan pemerintah enggak punya roadmap yang jelas. Kan harusnya kalau mau dinaikkan konsisten bertahap mengikuti inflasi," ujar Bhima di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (19/9).

"Pemerintah harus orientasi kembalilah tujuan dari pengenaan cukai rokok. Karena dampak ke petani dan konsumen justru nanti negatif," sambungnya.

Bhima juga menyebut kebijakan pemerintah sebagai kebijakan 'kagetan'. Sebab, rencananya kenaikan cukai biasanya dilakukan bertahap dari tahun ke tahun bukan mendadak langsung naik drastis.

"Kan harusnya, kalau mau dinaikkan konsisten bertahap mengikuti inflasi. Kalau enggak salah 2019 enggak ada kenaikan. Susah juga akhirnya naik tiba tiba. Jadi kagetan. Kebijakan pemerintah terkait rokok adalah kebijakan yang kagetan," paparnya.