Mendag Targetkan 18 Peraturan Rampung Sebelum Jokowi Dilantik

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menyebutkan revisi peraturan ditargetkan rampung sebelum presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Untuk aturan barang modal tidak baru itu sudah diproses ya, tinggal finalisasi," tegasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita angkat bicara terkait wacana penggabungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Wacana ini muncul jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, mendatang.

Enggar mengatakan perubahan nomenklatur Kemendag merupakan hak prerogatif Presiden.

"Itu kewenangan Bapak Presiden, saya sampaikan itu tidak mudah. Walaupun itu kewenangan sepenuhnya dan tidak bisa diatur, apalagi saya (hanya) pembantunya," tuturnya di Batu, Jawa Timur, Rabu malam (3/10/2019).

Kendati begitu, Enggar menjelaskan, karakteristik negosiasi dan diplomasi politik dalam Kemendag sangatkan berbeda dengan Kemlu. Sehingga akan menjadi tantangan apabila nanti digabungkan.

Namun, pihaknya menegaskan, diplomasi ekonomi yang nantinya akan diperkuat dari kemenlu memang penting untuk dilakukan.

"Kami merasakan dukungan dari Kemlu. Bapak Presiden juga mengatakan sekarang diplomasi tentang ekonomi ditekakan dan diprioritaskan," ujarnya.

"Jadi, kalau sudah menjadi keputusan, apapun harus jalan. Saya sebagai pembantu Presiden apapun yang ditetapkan atau siapapun itu harus jalan," lanjut dia.