Mendag Tak Larang Penggunaan Minyak Goreng Curah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag )Enggartiasto Lukita menegaskan jika pemerintah tidak melarang masyarakat menggunakan minyak goreng curah. Hal yang sebenarnya, kebijakan minyak goreng kemas bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang tersedia, terjamin kehalalan dan higinietasnya.

Bagi para pengusaha, memang diminta agar segera mengisi pasar dengan minyak goreng kemasan sederhana yang harganya tak boleh melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi), yakni Rp 11.000 per liter.

”Konsumen dan umat harus terlindungi. Dan, harus tersedia produk yang dipastikan higienitasnya dan halal. Pemerintah masih tetap memberikan kesempatan untuk penggunaan minyak goreng curah, juga mempersilahkan bagi masyarakat yang masih mempergunakan migor curah,” kata dia, Selasa (8/10/2019).

Dia menjelaskan, tak ada sama sekali maksud pemerintah untuk mematikan industri rakyat, juga usaha kecil dan menengah yang biasa menggunakan minyak goreng curah. Karenanya, harga minyak goreng kemasan dan ketersediaan pasokan dijamin pemerintah, tak memberatkan, dan tak berbeda jauh dengan minyak goreng curah. Kemasan ini juga terdiri dari kemasan yang kecil dan ekonomis, hingga yang besar, mulai dari 200 ml sampai 1 liter.

Dia menegaskan tidak akan ada penarikan minyak curah dari pasaran."Tidak ditarik (keberadaan minyak goreng curah di pasaran-red). Jadi, per tanggal 1 Januari (2020) harus ada minyak goreng kemasan di setiap warung, juga sampai di pelosok-pelosok Desa,” tegasnya.

Enggartiasto menambahkan, yang sebenarnya diserukan, adalah agar konsumen lebih cerdas memilih minyak goreng yang terjamin kehalalan, higinietas, juga kandungan gizi.

Minyak goreng curah merupakan minyak yang diproduksi oleh produsen yang merupakan turunan dari CPO dan telah melewati proses Refining, Bleaching dan Deodorizing (RBD) di pabrikan.

Selama ini pendistribusian minyak goreng tersebut, dilakukan dengan menggunakan mobil tangki yang kemudian dituangkan di drum-drum di pasar.

Proses distribusi minyak goreng curah biasanya menggunakan wadah terbuka. Akibatnya bisa rentan kontaminasi air serta binatang. Sedang penjualannya, ke konsumen, kerap juga menggunakan plastik pembungkus tanpa merk. Di sisi lain, produksi rentan dioplos dengan minyak jelantah.

Sementara, tak banyak konsumen yang bisa membedakan minyak goreng curah dari pabrikan, dengan minyak jelantah (minyak goreng bekas pakai) yang dimurnikan warnanya.

"Karena ada resiko-resiko itu, maka kami mendorong agar produsen wajib melakukan pengemasan minyak goreng. Agar masyarakat mendapatkan produk minyak goreng yang higienis serta bebas dari adanya kemungkinan oplosan," urainya.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, mengatakan dari sisi perlindungan konsumen dan atau aspek keamanan pangan, kebijakan ini bisa dimengerti. "Sebab, secara fisik minyak goreng dalam kemasan lebih aman," jelas dia. 

Selain lebih aman, minyak goreng kemasan juga berpotensi kecil untuk terkontaminasi dengan zat atau benda yang tidak layak dikonsumsi, dan dapat bertahan lebih lama.

YLKI pun memberikan catatan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Kemendag, yaitu

1. Harga minyak goreng kemasan harus tetap terjangkau, sebab minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat. Selain untuk keperluan rumah tangga, juga untuk keperluan bisnis UKM atau UMKM.

2. Pemerintah konsisten menjaga HET dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar. Sebab sebelumnya, banyak komoditas ditetapkan HET, seperti gula, tetapi harga di lapangan melewati harga HET dan tidak dikenai sanksi.

3. Untuk mengurangi dampak plastik, maka lebih baik pemerintah mewajibkan produsen untuk menggunakan jenis plastik yang ramah lingkungan. Munculnya minyak goreng kemasan meningkatkan konsumsi plastik dan menimbulkan sampah.

4. Dengan menggunakan kemasan, maka minyak goreng harus mengutamakan aspek perlindungan konsumen. Seperti informasi kedaluwarsa, informasi kehalalan, dan informasi kandungan gizi. Seperti yang tertulis di UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU tentang Pangan, dan UU Jaminan Produk Halal.

5. Pemerintah harus menjamin bahwa minyak goreng curah yang dijual kemasan tersebut berkualitas sesuai dengan standar mutu minyak goreng kemasan pada umumnya.