Pemerintah Bakal Rem Pembangunan PLTU

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana mengerem pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), untuk mengurangi polusi udara akibat pembakaran mesin pembangkit.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan,‎ sejumlah negara sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan PLTU pada 2050 untuk mengurangi polusi udara, namun Indonesia belum mengambil sikap mengenai hal tersebut.

‎"Batubara banyak negara exit batubara 2050 Indonesia belum menjawab," kata Jonan, saat menghadiri perayaan hari listrik nasional, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (9/10/2019).

Menurut Jonan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk mengerem ‎pembangunan PLTU, yaitu pembangunan PLTU hanya boleh dilakukan di dekat sumbernya di mulut tambang. Hal ini akan diatur dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPT).

"Saya minta di RUPTL kalau mau bangun PLTU harus mulut tambang, kalau tidak, tidak bisa," tegasnya.

Dia yakin hal tersebut bisa diterapkan, sebab saat ini jaringan listrik sudah tersambung, dengan begitu listrik dari pembangkit bisa disalurkan ke konsumen yang letaknya jauhdari pembangkit.

"Kan grid (jaringan) sudah dipasang, di Sumatera sudah tersambung ada tol listrik," tuturnya.

Jonan melanjutkan, sebagai alternatif pengganti keberadaan PLTU, pembangunan pembangkit kedepan diperioritaskan yang lebih bersih, berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dan menggunakan gas.

"Nanti BPP naik, saya bilang gini coba caricara agar tidak tinggi kan harga gas sudah murah diatur di mid stream agar harga wajar," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: