Sukses

Dari Rokok hingga Listrik, Deretan Tarif yang Naik di 2020

Masyarakat harus mulai menghitung ulang biaya pengeluaran dan menyisihkan lebih besar lagi uangnya untuk membayar kenaikan beberapa tarif.

Iuran BPJS Kesehatan Naik
Perbesar
Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat harus bersiap menghadapi beberapa kenaikan tarif dan harga pada tahun depan. Mulai dari iuran BPJS Kesehatan, tarif listrik, tarif tol, hingga harga rokok direncanakan naik.

Itu artinya, masyarakat harus mulai menghitung ulang biaya pengeluaran dan menyisihkan lebih besar lagi uangnya untuk membayar kenaikan beberapa tarif atau iuran.

Mengutip Merdeka.com, simak 4 tarif dan harga yang mengalami kenaikan pada tahun 2020. Apa saja?

Kenaikan Iuran BPJS

Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan naik serentak pada 2020. Kenaikan terjadi untuk kelas I dan II, masing-masing kelas akan naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 dan Rp 51.000 menjadi Rp 110.000.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan naik secara efektif pada 1 Januari 2020.

"Yang kelas I dan kelas II, 1 Januari 2020 jadi Rp 160.000 dan Rp 110.000, sehingga kita bisa sosialisasi untuk masyarakat," ujar Mardiasmo.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menyebut bahwa perusahaannya akan menderita defisit Rp 77,9 triliun di 2024 jika tak ada kenaikan iuran. Maka untuk menanggulangi potensi defisit harus dilakukan kajian iuran baru.

"Kalau tidak melakukan apapun itu akan defisit Rp 39,5 triliun kemudian tahun 2021 Rp 50,1 triliun, 2022 Rp 58,6 triliun, 2023 Rp 67,3 triliun, 2024 Rp 77,9 triliun," ujar Fahmi.

Reporter: Syifa Hanifah

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Tarif Listrik

Ilustrasi Tarif Listrik 3 (Liputan6.com/M.Iqbal)
Perbesar
Ilustrasi Tarif Listrik 3 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Tak hanya BPJS Kesehatan, tarif listrik sebagian pelanggan akan naik pada tahun 2020. Kenaikan ini dipicu pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA).

Pemerintah memang sempat menyatakan akan menerapkan kembali penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan listrik golongan non subsidi mulai 2020. Sejak Juli 2015, tarif listrik golongan ini tidak mengalami perubahan sampai akhir 2019.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengatakan jika tarif adjustment telah diterapkan, maka tarif listrik golongan pelanggan non subsidi akan dievaluasi setiap tiga bulan.

"Tolong digarisbawahi, namanya adjustment bisa naik bisa turun (tarif listriknya)," kara Rida Mulyana.

Adapun tarif listrik per golongan ialah:

1. Golongan subsidi 450 VA, Rp 415/kWh

2. Golongan subsidi 900 VA, Rp 605/kWh

3. Golongan mampu 900 VA, Rp 1.352/kWh

4. Golongan mampu 1.300 VA, Rp 1.467/kWh

 

 

3 dari 4 halaman

Tarif Tol

Sistem Transaksi Jalan Tol Tanpa Henti
Perbesar
Pengendara melintas memasuki gerbang tol transaksi non tunai di pintu masuk tol ruas Tangerang, Banten, Rabu (17/7/2019). Pembayaran tarif tol nantinya akan menggunakan Radio Frequency Identification (RFID) berupa aplikasi FLO yang tertempel pada kendaraan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kemudian, beberapa ruas jalan tol akan segera mengalami penyesuaian tarif di akhir tahun 2019. 11 Ruas diantaranya merupakan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Marketing and Communication Department Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Irra Susiyanti, mengungkapkan jadwal pasti kenaikan tarif tol tersebut belum ditentukan. Namun, dipastikan kenaikan tarif tersebut akan dilakukan tahun ini.

"Kalau jadwal harusnya tahun ini (naik tarifnya)," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (28/9).

Sementara itu, untuk besaran kenaikan tarif sendiri akan mengacu pada peraturan yakni UU No 38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah no 15/2005 tentang Jalan Tol.

Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi. "Pengalaman (besaran kenaikan) yang 2 tahun di-bundling," ujarnya.

Berikut daftar 11 ruas jalan tol Jasa Marga yang akan mengalami kenaikan tarif:

1. Tol Integrasi Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak (Cikupa)

2. Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi)

3. Gempol-Pandaan tahap I

4. Surabaya-Mojokerto

5. Palimanan-Kanci

6. Semarang Seksi A-B-C

7. Tol Dalam Kota Jakarta (JIUT)

8. Pondok Aren-Serpong

9. Belawan-Medan-Tanjung Morawa

10. Nusa dua-Ngurah Rai-Benoa

11. Tol Surabaya-Gempol.

4 dari 4 halaman

Cukai Rokok

20160930- Bea Cukai Rilis Temuan Rokok Ilegal-Jakarta- Faizal Fanani
Perbesar
Sejumlah batang rokok ilegal diperlihatkan petugas saat rilis rokok ilegal di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Jumat (30/9). Rokok ilegal ini diproduksi oleh mesin dengan total produksi 1500 batang per menit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mulai 1 Januari 2020, tarif cukai rokok akan naik sebesar 23 persen. Tak hanya mengatur kenaikan tarif cukai rokok, pemerintah juga mengatur harga jual eceran (HJE) rokok. Kenaikan harga jual eceran rokok ditetapkan sebesar 35 persen.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi mengatakan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi. Mengingat jumlah perokok di kalangan anak muda secara statistik tercatat mengalami peningkatan.

"Itu (turun konsumsi) lebih dari 1,2 persen pasti. Ini bagus untuk kesehatan juga karena satu yang dicatat salah satu pertimbangannya adalah pengendalian konsumsi. Memang kita menyadari bahwa ada gejala peningkatan konsumsi rokok di kalangan anak-anak," katanya.

Selain, kenaikan cukai rokok akan berdampak pada penerimaan negara. Menurut Heru, potensi penerimaan negara yang akan diperoleh dari kebijakan kenaikan cukai rokok mencapai Rp173 triliun. Tetapi, pihaknya menegaskan pemerintah tidak menargetkan secara khusus terkait penerimaan tersebut.

"Revenue (nanti) mengikuti. Jadi kita tidak membuat kebijakan ini berdasarkan target revenue tapi berdasarkan pada konsumsi yang harus secara gradual diturunkan tapi industri masih bisa kita perhatikan," ujar Heru.