Harapan Pengusaha pada Menteri Kelautan dan Perikanan Selanjutnya

Pasar Ikan Modern Muara Baru Mulai Ditempati Pedagang — Pedagang menyortir ikan di Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta, Kamis (21/2). PIM Muara Baru memiliki berbagai fasilitas. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yogi Prayanto menyatakan harapannya pada sosok Menteri Kelautan dan Perikanan pada kabinet Presiden Jokowi jilid II

Menurut Yogi, sosok menteri pengganti Susi Pudjiastuti harus memberikan jalan ke luar pada permasalahan kelautan dan perikanan Indonesia.

"Sosok menteri yang akan datang adalah sosok yang bila memberlakukan regulasi perikanan kepada para pengusaha perikanan ada atau melalui proses sosialiasasi dan mediasi dengan para pengusaha. Bukan langsung ke luar regulasi atau peraturan tanpa memberikan kesempatan atau masukan pada para pengusaha," kata Yogi di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, lanjut Yogi, para pengusaha perikanan berharap sosok Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan datang mampu meningkatkan ekspor perikanan. Menurutnya, sosok menteri yang akan datang harus ditantang dengan kinerja yang lebih riil yaitu peningkatan ekspor.

"Intinya, masukan kami para pengusaha adalah sosok menteri yang dapat mendengarkan, dan mengembangkan potensi kelautan dan perikanan secara optimal yang tidak merusak lingkungan," kata Yogi.

Selanjutnya, Yogi juga meminta sosok Menteri Kelautan dan Perikanan di periode mendatang ini harus mensosialisasikan peraturan ke pelaku atau para pengusaha dilibatkan sebelum regulasi atau peraturan tersebut turun.

"Dari pengalaman yang ada sering kami para pengusaha dibuat atau diperlakukan seperti itu," kata dia.

Yogi menyatakan, sosok menteri kelautan dan perikanan mendatang harus bekerja dengan target prestasi misalnya mampu meningkatkan ekspor. Dari perhatiannya pada sosok menteri yang ada tidak mampu meningkatkan ekspor tetapi dibiarkan sampai setahun.

"Saya sih maunya Presiden Jokowi tegas, memberikan kesempatan kepada menteri KKP berikutnya dengan target setahun mampu tidak meningkatkan ekspor. Kalau faktanya tidak mampu ya harus siap diganti," ungkap dia.

Sejumlah nama disebut-sebut sebagai kandidat yang cocok untuk mengisi pos Menteri Kelautan dan Perikanan. Nama-nama tersebut seperti Rokhmin Dahuri, Rizal Damanik, hingga Marsetio.

"Ya pokoknya sosok yang mau mendengar, berpengalaman, munpuni di bidangnya, bekerja demi rakyat, mampu menjalani dengan baik tugas KKP, memahami detail regulasi kelautan dan perikanan serta yang utama mampu meningkatkan ekspor," kata Yogi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penenggelaman kapal-kapal ikan milik asing yang dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dilakukan di dua titik di Kalimantan Barat.

2 dari 2 halaman

Kebijakan Menteri Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di 3rd Bali Tuna Conference (Dok Foto: Humas KKP)

Sementara itu, Pengamat Kelautan dan Perikanan Andi Kurniawan menyatakan, pada periode pertama pemerintahan Jokowi dengan misi besarnya Indonesi sebagai poros maritim dunia merupakan langkah awal menyadarkan jika Indonesia yang memiliki sumber daya aquatik yang sangat besar. Visi dalam periode pertama memang memiliki plus dan minusnya.

Menurut dia, minusnya adalah kemaritiman Indonesia belum bisa menjadi pemasukan besar bagi pembangunan Indonesia. Tapi plusnya, sudah dapat menyadarkan sadar bahwa kalau bangsa Indonesia ini ingin besar yang diunggulkan adalah potensi kemaritiman.

Andi menegaskan sesuai dengan nawacita untuk memanfaatkan sumber daya kemaritiman dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang ada.

"Kita memang selama ini terlalu terlena dengan kebijakan pada pembangunan darat, untuk menggeser itu memang diperlukan waktu dan tidak cukup 1-3 tahun saja tapi proses panjang untuk membangun Indonesia berdaya di Asia," jelas dia.

Andi mengatakan pada Menteri Susi melakukan kebijakan-kebijakan yang tegas seperti penenggelaman kapal asing. Meski belum semua pekerjaan bisa dijalankan secara penuh namun dengan kebijakan tersebut ndonesia berhasil membangun pondasi untuk menjaga laut sumber daya laut.

"Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Contoh ada kebijakan untuk jaring berkantung. Sementara peralihan alat tangkap dan pengaturan alat tangkap itu belum bisa menyentuh problematika sosial yang berada di masyarakat contohnya bagaimana nasib para nelayan yang alat tangkapnya jaring berkantung," kata dia.