Menteri Enggar: Ada UMKM yang Butuh Setahun Urus Izin BPOM

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi terkait dengan evaluasi kelompok kerja paket kebijakan ekonomi Indonesia pada Senin kemarin. Hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, dan Wakil Ketua Kelompok Kerja III Raden Pardede.

Yosana yang juga bagian dari Kelompok Kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Pokja IV) mengatakan, dalam rakor tersebut ada sebanyak 353 sengketa masalah perizinan investasi yang telah dilaporkan. Dari jumlah tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia telah menyelesaikan lebih dari setengahnya.

"Ini penyelesaian sengketa investasi laporan Pokja IV dan Pokja III tentang paket kebijakan ekonomi. (Jumlah sengketa 353 buah, tapi sudah kami selesaikan lebih dari setengah. Masih ada beberapa bersangkutan nanti kami buat rakortas khusus untuk menyelesaikan," katanya seperti ditulis Selasa (16/7/2019).

Yosana mengatakan, selama ini yang menjadi hambatan sisi hukum sendiri kadang-kadang berasal dari Kementerian Lembaga dan swasta. "Ada beberapa yang sulit memang jadi kami akan selesaikan. Ingat semalam Presiden Joko Widodo sudah sampaikan harus selesaikan, janga persulit izin-izin," tegasnya.

Mirza Adityaswara menambahkan, selain menyelesaikan masalah proses perizinan, bagian Pokja III sendiri akan memfokuskan kepada peningkatan sektor industri agar bisa mendorong ekspor. Seperti misalnya, industri tekstil, garmen, sepatu, alas kaki, otomotif dan makanan-minuman.

"Kami juga lakukan survei dari responden-responden di sekitar dunia usaha. Bagaimana pendapat mereka mengenai paket-paket regulasi," katanya.

Mirza menuturkan, hasil survei yang dilakukan isu tenaga kerja masih menjadi yang utama. Kemudian Isu tentang perizinan, kecepatan perizinan kemudahan memperoleh izin itu juga masih menjadi isu yang dominan.

"Hasil Survei mengatakan bahwa perizinan di daerah lebih lambat daripada perizinan di pusat. Tentu saja sudah ada daerah-daerah yang sudah progresif, terkait perizinan sudah lebih cepat itu tentu ada. tapi jawaban secara umum koresponden mengatakan perizinan masih jadi masalah utama, dan perizinan di daerah itu juga masih jadi masalah utama," pungkasnya.

Mirza menambahkan, peranan Bank Indonesia sendiri sebagai pihak yang berperan untuk melakukan analisis dan melakukan evaluasi.

"Makanya kenapa BI diminta jadi ketua Pokja III terkait evaluasi karena dianggap pihak yang netral, di luar pemerintah tapi berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah," pungkasnya.