Jelang Pemerintahan Baru, Ini Setumpuk PR Kementerian Perdagangan

Executive Director Next Policy Fithra Faisal mengapresiasi berbagai perjanjian luar negeri yang dilakukan Kemendag, tetapi ia menjelaskan arah kinerja kementerian itu justru negatif dalam lima tahun terakhir.

Dua faktor yang disorot Fithra adalah kinerja neraca dagang yang buruk, bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun menyebut defisit neraca perdagangan sebagai terburuk dalam sejarah. Kinerja ekspor terus jeblok dan pada bulan September lalu saja ekspor turun 1,29 persen dari bulan sebelumnya.

"Dilihat sepanjang lima tahun terakhir, itu buruk kinerjanya. Defisit neraca perdagangan melebar, kinerja ekspor juga tidak bisa terdorong cukup signifikan, saya rasa kinerjanya tidak bisa dibilang baik," ujar Fithra yang juga ekonom UI.

Lebih lanjut, ia berharap ada koordinasi kuat antara Kementerian Industri (Kemenperin) dan Perdagangan, sebab penurunan ekspor tak terlepas dari kinerja Kemenperin. Sayang, Fithra menilai kementerian itu juga bermasalah dan share manufaktur ke PDB merosot.

Fitra pun mendukung wacana kedua kementerian digabung menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) agar memunculkan koordinasi dan efisiensi. Ambil contoh Jepang yang sukses melakukannya lewat Kementerian Ekonomi, Dagang, dan Industri (Ministry of Economy, Trade, and Industri/METI).

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya pernah menjadi Menperindag di Kabinet Gotong Royong (2001-2004). Jusuf Kalla dan Luhut Pandjaitan juga pernah memegang jabatan itu di Kabinet Persatuan Nasional (1999 - 2001). Kementerian itu kemudian dipisah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Fithra Faisal berharap ada sosok non-parpol yang menjadi pengarah Kemendag. Tiga nama yang ia jagokan sebagai Mendag adalah Mari Elka Pangestu, M. Chatib Basri, atau M. Lutfi. Mari dan Lutfi pernah menjadi Mendag di era Presiden SBY.

Fithra menyadari bisa saja ada kompromi politik yang menyebabkan politisi kembali menjadi Mendag, namun secara sederhana ia berharap yang dipilih bukan sosok asal-asalan. Pasalnya, menteri berkapasitas profesional diperlukan agar investor percaya untuk mengarahkan dana ke Indonesia

"Kalau pun ada figur parpol yang masuk lagi, saya rasa kalau itu bagian dari kompromi politik, ya sudah. Tetapi, jangan sampai orang yang ditaruh asal-asalan," tegas Fithra.

Menurut pandangan pengusaha, kinerja perdagangan Indonesia dalam lima tahun terakhir juga kurang mengesankan. Arah pertumbuhan ekspor yang rendah pun kembali disorot.

"Secara statistik lima tahun terakhir kinerja perdagangan Indonesia bisa dibilang stagnan pertumbuhannya, per tahun ekspor hanya meningkat sekitar 1,5 persen. Sementara pertumbuhan impor lima tahun terakhir malah lebih tinggi, sekitar 2 persen per tahun selama lima tahun terakhir," jelas Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani.

Meski demikian, Shinta menilai struktur impor masih produktif karena 75 persen - 80 persen merupakan bahan baku dan penunjang. Untuk ke depannya, Shinta berharap industri dalam negeri makin meningkat agar ekspor makin menarik dan terdiversifikasi.

Shinta juga menyambut positif wacana kehadiran pengusaha di kabinet baru. Sosok yang ia jagokan sebagai Menteri Perdagangan adalah Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani atau mantan Wakil Mendag Mahendra Siregar yang kini menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.