Melihat Rapor Kementerian BUMN Kepemimpinan Rini Soemarno

Hal-hal positif yang dicapai, lanjut Djoko, adalah bentuk kemampuan Menteri Rini dalam melakukan konsolidasi organisasi BUMN (pembentukan sectoral holding), meningkatkan kualitas proses penjaringan dan crossing talent BUMN.

Meski demikian, banyaknya kontroversi yang menimpa BUMN seperti korupsi, telat bayar kewajiban polis, PHK masal dan lainnya, diakibatkan oleh prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang belum terealisasi dengan baik.

"Kasus-kasus korupsi, mungkin disebabkan karena internal BUMN belum bersih. Pengawasan juga harus ditingkatkan," tuturnya.

Diharapkan, menteri berikutnya bisa membawa BUMN menjadi institusi bisnis yang kompetitif, berdaya saing global tapi tetap mampu menjalankan fungsi sebagai agent of development.

"Perlu fokus pada peningkatan kualitas institusi BUMN termasuk birokrasi di KBUMN, meningkatkan kualitas talent BUMN, peningkatan sinergi BUMN dan kualitas holding company (value creation), percepatan program restrukturisasi dalam penyehatan BUMN yang "sakit" serta fokus dalam mendorong BUMN go international," tutupnya.

Kasus korupsi yang menimpa banyak BUMN akhir-akhir ini menyedot banyak perhatian.

Tahun 2019 saja, KPK berhasil melakukan OTT terhadap direksi Perum Perindo, direksi PT INTI, direksi AP II, direksi PLN, Pelindo hingga Pertamina.

Bahkan sejak tahun 2000, Direktur Utama PT PLN sudah tersangkut korupsi sebanyak 3 kali.

Toto menyatakan, akar dari merajalelanya korupsi di kalangan pimpinan BUMN disebabkan tata kelola BUMN yang masih harus ditata.

"Kasus korupsi direksi BUMN menunjukkan belum tegaknya Good Corporate Governance (GCG) dengan baik. Ini bisa terjadi mungkin karena ekosistem BUMN yang belum sepenuhnya bersih," tuturnya.

Toto menambahkan, bisa jadi, ekosistem BUMN yang belum bersih ini membuat niat baik BUMN untuk menegakkan GCG malah membuatnya terseret dalam praktik korupsi karena stakeholder yang masih menuntut hal-hal yang tidak sesuai dengan GCG, misalnya meminta suap.

Oleh karenanya, Toto menyarankan, secara intenal Kementerian BUMN, fungsi dewan komisaris harus lebih optimal.

"Caranya, dengan menunjuk dekom (dewan komisaris) yang punya kompetensi bidang pengawasan dan punya waktu yang cukup (untuk mengawasi). Demikian pula koordinasi dalam rangka pengawasan oleh Kementerian BUMN harus lebih ditingkatkan efektivitasnya," ungkapnya.