Jokowi Bakal Pangkas Jumlah Eselon di Kementerian

Didampingi Keluarga, Jokowi Menuju Tempat Pelantikan — Presiden Joko Widodo bersama ibu negara Iriana didampingi putra putrinya bersiap meninggalkan Istana Merdeka menuju gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi bersama keluarga menuju DPR untuk dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menyederhanakan susunan birokrasi secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan agar kerja-kerja yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," jelas dia dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, susunan eselon tersebut akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Rencana tersebut untuk mendukung cita-cita di tahun 2045 untuk menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan video pilihan berikut ini:

Joko Widodo akan memperkenalkan kabinet periode keduanya esok pagi. Jokowi menjelaskan susunan kabinetnya sudah rampung disusun, dan akan diperkenalkan kepada Ma'ruf amin.

2 dari 2 halaman

Sah Jadi Presiden, Simak 5 Janji Kerja Jokowi

Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Keduanya dilantik MPR pada Minggu (20/10/2019).

Usai pengambilan sumpah, Jokowi memberikan pidato pertamanya sebagai presiden. Dia mengungkapkan, ada 5 hal yang akan dikerjakan pemerintahannya dalam beberapa tahun ke depan.

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama pemerintahannya. "Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ujar dia.

Dia menilai hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Indonesia dikatakan memerluka 7 endowment fund yang besar untuk manajemen SDM.

Dalam meraih ini, pemerintakan akan mengoptimalkan kerja sama dengan industri. Kemudian penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Hal kedua yangd dikerjakan, ungkap Jokowi adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, penyederhanaan regulasi. "Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas," jelas dia.

Pemerintah, kata dia bersama DPR akan menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," ungkap Jokowi.