Sukses

Profil Sri Mulyani, Cetak Hattrick Jadi Menteri Keuangan

Presiden Jokowi kembali memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan.

Liputan6.com, Jakarta - Sri Mulyani terpilih lagi menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Indonesia Maju.  Dengan hal ini, maka Sri Mulyani berhasil mencetak hattrick.

Sri Mulyani pertama kali ditunjuk untuk menjadi menteri keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu kebijakan pertamanya sebagai menteri keuangan ialah memecat petugas korup di lingkungan depertemen keuangan.

Dia berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia, dan mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas.

Selepas itu, Sri Mulyani menghabiskan waktunya menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kedua, Sri Mulyani ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Keuangan pada Juli 2016 menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Perjalanan Sri Mulyani hingga 2019 ini terbilang mulus. Berbagai kebijakan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indoensia di atas 5 persen banyak diapresiasi.

Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong.

Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3 persen menjadi 2,5 persen dari PDB.

Dengan berbagai prestasinya ini, Jokowi kembali meminta Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju yang akan bekerja hingga 2024.

Tiba di Istana sekitar pukul 09.07 WIB mengenakan kemeja putih pada Selasa (22/10). Mantan Menteri Keuangan itu baru keluar dari istana sekitar pukul 10.25 WIB.

Ia menyatakan, diminta untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. "Beliau menugaskan saya untuk tetap menjadi menteri keuangan," kata Sri di Istana, Selasa (22/10/2019).

Sri Muyani menyebut telah diizinkan Presiden Jokowi untuk menyampaikan posisinya pada media. "Diizinkan untuk sampaikan ke media," ucapnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku ditelepon pihak Istana pada Senin, 21 Oktober 2019. "Dihubungi kemarin," ujar dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan perempuan kelahiran Tanjung Karang, Lampung, pada 26 Agustus 1962.

Dia pernah masuk dalam daftar 100 wanita berpengaruh di dunia versi majalah Forbes tahun 2016.  Sri Mulyani menjadi satu-satunya wanita asal Indonesia dalam daftar.

Dalam daftar yang dirilis Forbes, Kamis, 9 Juli 2016, dia berada di peringkat ke-37 di daftar wanita paling berpengaruh di dunia.

Satu peringkat di atas Dirjen WHO Margaret Chan di posisi 38, dan di bawah Perdana Menteri Bangladesh Shikh Hasina Wajed.

 

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Ini Alasan Sri Mulyani Mau Jadi Menteri Keuangan Lagi

Sri Mulyani menyatakan dirinya diminta untuk tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Jokowi Jilid II. Hal tersebut diungkapkannya usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pagi, Selasa (22/10/2019) ini.

Ternyata, ada alasan tertentu mengapa mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini tetap menyanggupi jabatan menjadi Menteri Keuangan, yaitu karena ekonomi Indonesia terpapar pelemahan ekonomi global yang tidak pasti.

"Saya rasa banyak hal, Indonesia selama ini mendapat tekanan global yang sangat tidak pasti dan dinamis dan pelemahan ekonomi dari seluruh dunia. Dibutuhkan policy (kebijakan) yang terus menerus untuk bisa menjaga perekonomian Indonesia dari tantangan pelemahan gobal tersebut," tuturnya di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Sri Mulyani menambahkan, di sisi lain, sektor dalam negeri juga punya prioritas kebijakan yang sangat penting. Sehingga, merupakan suatu kehormatan bagi dirinya untuk memimpin Kementerian Keuangan untuk kedua kalinya.

Kemudian, nantinya anggaran-anggaran pemerintah diharapkan bisa dieksekusi dengan baik, baik di tingkat lembaga maupun daerah untuk mendukung cita-cita negara.

"Cita-cita Indonesia untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang baik, bersih dari korupsi dan perekonomian tumbuh secara eksklusif, itu cita-cita yang baik," ujarnya.