3 Menteri Ekonomi Ini Bakal Kelola Anggaran Besar di 2020

Basuki Hadi Muljono, selaku Menteri PUPR, akan memimpin dalam pengelolaan dana APBN sekitar RP 120 triliun, tertinggi kedua setelah Kementerian Pertahanan.

Rinciannya, pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 43,97 triliun, konektivitas sebesar Rp 42,95 triliun, permukiman sebesar Rp 22 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,48 triliun,

Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia Rp 525,2 miliar, pembinaan konstruksi Rp 725 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp 263,8 miliar, serta dukungan manajemen, pengawasan dan pengembangan inovasi sebesar Rp 1,08 triliun.

Besaran anggaran juga digunakan untuk mendukung 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp 4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua sebesar Rp 793 miliar, serta dukungan infrastruktur pendidikan dan pasar sebesar Rp 6 triliun.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju, kembali dipercaya mengelola dana kementerian sebesar Rp 44,39 triliun. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal Rp 22,58 triliun.

2. Inspektorat Jenderal Rp 107,52 miliar

3. Direktorat Jenderal Anggaran pagu indikatif Rp 124,66 miliar

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp 3,63 triliun

5. Direktorat Jenderal Pajak Rp 7,94 triliun

6. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp 113,42 miliar yang terdiri dari dari Rupiah murni Rp86,34 miliar dan ULN Rp 27,08 miliar

7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rp 8,09 triliun, ini termasuk BLU kelapa sawit Rp 6,36 triliun dan BLU PIP Rp 4,3 miliar masuk di sini

8. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rp 769,77 miliar, ini tampak besar termasuk BLU Rp 68,42 miliar LMAN dan Rupiah murni Rp 701,35 miliar

9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp 666,48 miliar, Rupiah murni Rp 635,65 miliar dan BLU STAN Rp 30,83 miliar10. Badan Kebijakan Fiskal Rp 127,14 miliar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ditugaskan kembali oleh Presiden Jokowi untuk membangun konektivitas di Indonesia. Artinya, Menhub akan mengelola dana Rp 43,11 triliun dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp 709,317 miliar

2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp 124,612 miliar

3. Ditjen Perhubungam Darat sebesar Rp 5,895 triliun

4. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 10,956 triliun

5. Ditjen Perhubungan Udara Rp 8,301 triliun

6. Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 12,563 triliun

7. Badan Litbang Perhubungan sebesar Rp 206,644 miliar

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp 3,947 triliun

9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 406,587 miliar.

Untuk komposisi keseluruhan anggaran Kemenhub TA 2020 menurut jenis belanjanya yaitu untuk belanja operasional sebesar Rp 7,03 triliun (16,3) dan belanja non operasional sebesar Rp 36,07 triliun (83,7 persen).

Bulan September lalu, Kemenhub mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi di 10 destinasi wisata prioritas, termasuk 4 destinasi wisata super prioritas dan 1 destinasi pariwisata unggulan.

Rinciannya, pengembangan infrastruktur transportasi di lima destinasi wisata super prioritas yaitu Danau Toba dengan total anggaran Rp 109,2 miliar, Labuan Bajo sebesar Rp 207,6 miliar, dan destinasi Mandalika sebesar Rp 26,5 miliar. Kemudian, untuk 1 destinasi wisata unggulan yaitu di Likupang sebesar Rp 40 milyar.

Lalu, untuk 6 destinasi wisata prioritas yaitu Morotai sebesar Rp 18,5 miliar, Wakatobi sebesar Rp 19,7 miliar, Borobudur sebesar Rp 4,05 miliar, Tanjung Kelayang sebesar Rp 5 miliar, Tanjung Lesung sebesar Rp 5,4 miliar, dan Bromo-Tengger-Semeru sebesar Rp 5,5 miliar.