Kembali jadi Menkeu, Sri Mulyani Diminta Atasi Gejolak Ekonomi Global

Sri Mulyani, Siti Nurbaya dan Agus Gumiwang Siap Jadi Menteri Lagi — Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja Jilid I Sri Mulyani tiba di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyatakan dirinya diminta untuk tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Jokowi Jilid II. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyambut positif atas pelantikan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan periode 2019-2024 pada hari ini.

"Berdasarkan track record dari Sri Mulyani sebelumnya, beliau dapat mengelola kebijakan fiskal dengan kredibel dan berkelanjutan, ditandai dengan defisit fiskal tetap terjaga di kisaran 2% terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir ini," ungkapnya kepada Liputan6.com, Kamis (24/10/2019).

Di kepemimpinanya pada era selanjutnya, Sri Mulyani diharapkan dapat membawa perbaikan ekonomi, terutama melihat dampaknya atas ancaman resesi global yang terjadi saat ini.

"Dalam 5 tahun mendatang, kita berharap Sri Mulyani dapat menjawab tantangan perlambatan ekonomi global serta isu struktural dalam mendorong penciptaan lapangan kerja serta mendorong pemberdayaan UMKM," ujarnya.

Dia bilang, stimulus yang diberikan kepada UMKM menjadi penting mengingat pertumbuhan di sektor usaha kelas menengah saat ini memang perlu ditingkatkan.

"Oleh sebab itu, insentif fiskal terkait upaya meningkatkan iklim investasi di sektor industri pengolahan akan didorong terus. Selain itu, kebijakan fiskal lainnya juga turut diarahkan untuk memberikan dorongan pertumbuhan sektor UMKM," kata dia.

"Selain itu terkait dengan penciptaan lapangan kerja serta transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi industri manufaktur yang berdaya saing," tambah dia.

Sementara itu, untuk jangka pendek, Sri Mulyani diharapkan tetap mengelola dan memaksimalkan potensi penerimaan pajak RI melalui transformasi perpajakan.

"Ibu Menkeu akan mengelola fiskal dengan menjaga kredibilitas APBN dengan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dengan berlanjutnya reformasi perpajakan dan perbaikan administrasi pajak serta disaat bersaaman mendorong produktivitas belanja pemerintah baik di kementerian dan lembaga serta belanja pemerintah daerah," kata dia.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani kembali dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. Saat dilantik Jokowi, Ani terlihat cantik dengan mengenakan busana berwarna kuning.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Tak Masalah Banyak Perwakilan Parpol di Kabinet Indonesia Maju

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wajah baru dalam susunan Kabinet Indonesia maju di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin rupanya banyak diisi oleh sejumlah tokoh partai politik (parpol). Utamanya di bidang ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak masalah apabila sejumlah pos kementerian ekonomi di isi oleh para tokoh politik asalkan bisa bekerjasama dengan baik. Lantaran, Jokowi juga sudah memeberikan arahan yang jelas terkait program prioritas yang harus dikerjakan oleh kabinet.

"Memang banyak kabinet yang terdiri dari mantan jendral, ketua partai, atau politisi, tapi kita tetap bekerjasama dengan baik. Jadi mindset kami adalah untuk kerjasama," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (23/10).

Menurutnya, banyaknya menteri dari parpol juga tidak akan menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan mengenai anggaran-anggaran yang strategis. Mengingat pembahasan anggaran akan dilakukan bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Jadi saya enggak melihat itu sebagai suatu kendala. Kami menganggap ini suatu dinamika baru yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja secara lebih baik," jelas Sri Mulyani.

Sebagai informasi saja, di sektor ekonomi ada delapan yang berasal dari parpol. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang juga dari Partai Golkar.

Kemudian juga ada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dari Partai Golkar, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dari Partai Nasdem.

Lalu ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra, Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang merupakan politisi PKB.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com