Resesi Jadi Perhatian Utama Para Pemimpin Bisnis Dunia

Liputan6.com, Jakarta Para Pengambil keputusan bisnis di Asia Pasifik melihat resesi global dan dampak pengenaan tarif perdagangan sebagai risiko terbesar bagi perusahaan, dalam enam hingga 12 bulan ke depan. Ini terkuak dari survei dari J.P. Morgan.

Melansir laman CNBC, Kamis (24/10/2019), bahkan sekitar 30 persen dari pejabat keuangan dari 130 perusahaan global mengatakan bahwa mereka merasakan potensi resesi global yang menimbulkan risiko terbesar bagi bisnisnya.

"Pertumbuhan diperkirakan akan melambat di kuartal mendatang, dengan pertumbuhan global 2019 diperkirakan sebesar 2,7 persen, dan turun menjadi 2,5 persen pada 2020," jelas Oliver Brinkmann, Kepala Perbankan Korporasi Asia Pasifik, seperti melansir dari CNBC, Kamis (24/10/2019).

Para ahli lain mengatakan kemungkinan resesi terjadi dalam 12 hingga 18 bulan ke depan, meskipun ada tindakan upaya pencegahan.

Dana Moneter Internasional mencatat prospek pertumbuhan global untuk 2019 dan 2020 terutama di Asia akan melambat lebih dari prediksi.

Salah satu penyebab resesi adalah perang dagang yang berlangsung antara Amerika dan China. Hal tersebut telah menggoyangkan pasar global dan menimbulkan ketidakpastian karena gangguan pada rantai pasokan global.

Dalam survei juga menyebutkan adanya pengalihan produksi dari China ke negara lain. Kemungkinan negara seperti Vietnam bisa menjadi pemenang dari sengketa perdagangan Amerika-China.

"Kami masih melihat peluang pertumbuhan terutama di negara-negara berkembang Asia tetapi peristiwa geopolitik agark sentimen," tutup Oliver.

Reporter: Chrismonica

Saksikan video di bawah ini:

Muncul kekhawatiran tentang resesi ekonomi di masyarakat karena ekonomi di beberapa negara melamban termasuk Indonesia.

2 dari 2 halaman

Waspadai Resesi Global, Jokowi Bakal Pangkas Regulasi Investasi

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Topik Sidang Kabinet Paripurna tersebut yakni Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memimpin rapat terbatas yang membahas masalah Penataan dan Persyaratan Penanaman Modal, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/9) siang.

Dikutip dari laman Setkab, dalam pengantarnya, Jokowi menyampaikan bahwa berdasarkan informasi-informasi yang diterimanya, dalam kondisi ekonomi global yang melambat, (saat ini) banyak negara-negara lain sudah masuk kepada resesi.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan, bahwa semua berpacu dengan waktu dan harus bergerak dengan cepat dengan pemangkasan, dengan penyederhanaan dari regulasi-regulasi yang menghambat.

Pada rapat yang lalu, Jokowi mengingatkan, dirinya sudah menyampaikan banyak apa yang ingin dilakukan pemerintah, terutama dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia.

“Hari ini supaya progresnya lebih tajam, jangan sampai mengulang apa yang sudah kita bicarakan pada rapat yang lalu,” tegas Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam Ratas kali ini Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisaris OJK Wimboh Santoso, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,

Kemedian, Menaker Hanif Dhakiri, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno. Hadir pula Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpar Arief Yahya, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil,

Juga dihadiri Menteri KUKM AAGN Puspayoga, Menkumham Yasona Laoly, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BKPM Thomas Lembong, Wamen ESDM Archandra Tahar, Wamenlu AM Fachir, dan eselon satu di Lingkungan Lembaga Kepresidenan.