Defisit APBN Diprediksi Capai 2,2 Persen Hingga Akhir 2019

Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 2 hingga 2,2 persen hingga akhir tahun. Perkiraan defisit tersebut dengan mempertimbangkan potensi penerimaan dan belanja pada tahun berjalan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pelebaran defisit tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang memunculkan ketidakpastian yang cukup tinggi.

"Bicara pelebaran defisit, sampai akhir tahun diproyeksi sebesar 2 sampai 2,2 persen PDB karena ketidakpastian tinggi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Adapun realisasi defisit APBN hingga akhir Agustus 2019 lalu mencapai Rp 199,06 triliun atau sekitar 1,24 persen PDB. Posisi keseimbangan primer pada periode yang sama berada pada posisi negatif Rp 26,64 triliun.

Luky melanjutkan, APBN merupakan alat untuk menghadapi perubahan ekonomi yang terjadi sewaktu-waktu. Dalam tekanan ekonomi global yang fluktuatif perlu dilakukan penyesuaian supaya ekonomi tidak terpuruk semakin dalam.

"Ketika ekonomi dalam tekanan, itu butuh stimulus supaya ekonomi tadi tidak terpuruk dalam, salah satunya pelebaran defisit. Karena APBN itu tools atau alat menghadapi perekonomian kita," jelasnya.

Pemerintah akan terus berupaya menjaga agar defisit APBN sesusi dengan perundang-undangan.

"Jadi kita tidak perlu khawatir akan lebih 3 persen, pemerintah tetap konsisten sesuai undang-undang keuangan negara, terus ada fleksibilitas tapi tetap hati-hati dan prudent," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Diingatkan Cari Cara Atasi Melebarnya Defisit APBN

Rupiah Masih Tertahan di Zona Merah — Ilustrasi APBN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah diminta mencari cara untuk mengatasi kemungkinan melebarnya Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ini diungkapkan Mantan Menteri Kordinator Perekonomian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, Kamis (24/10/2019).

Dia mengakui jika tim ekonomi pemerintahan sudah sanggup mendeteksi melebarnya defisit APBN."Tapi solusi yang mereka pikirkan, yang disiapkan, dan kemudian ditempuh selalu sama atau yang itu-itu saja," jelas dia.

Pernyataan Rizal Ramli merespons Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Kamis 24 Oktober 2019, usai menghadiri Rapat Kabinet Terbatas di Istana Negara yang menyampaikan tentang kemungkinan defisit tersebut.

"Melihat penerimaan dari sejumlah sektor yang kurang membaik, defisit kemungkinan melebar," jelas dia.

Menurut dia pemerintah harus mencari cari. "Hindari solusi tambah utang, sebab cara itu memang terhitung cukup mudah tapi bebannya paling berat," kata Rizal Ramli.

Selama ini, kata Rizal, tax ratio Indonesia cukup rendah lantaran tim ekonomi hanya menghabiskan energi untuk menguber wajib pajak yang kecil-kecil dan menengah.

Akibatnya realisasi penerimaan pajak nasional tidak mencapai target. Sampai akhir Desember 2019 diperkirakan 82 persen-85 persen dari Rp 1. 577, 56 triliun yang dipatok pada APBN 2019.