Inilah Kunci Satu Produk Bisa Berdaya Saing Tinggi

Investasi Teksil Meningkat Saat Ekonomi Lesu — Pekerja memotong pola di pabrik Garmen,Tangerang, Banten.(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Sektor industri pengolahan non-migas masih menjadi penyumbang terbesar dalam porsi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Salah satu subsektor industri ini adalah jasa industri, yang terdiri dari jasa reparasi, jasa penyewaan, jasa logistik dan lain sebagainya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara menyatakan, komponen jasa dalam pembuatan suatu produk lebih besar dari cost direct produk itu sendiri. Sehingga jika bisa dioptimalkan, maka suatu produk akan memiliki daya saing.

"Dari yang pernah dikaji, cost direct untuk suatu produk itu hanya 6,5 persen secara keseluruhan, sisanya termasuk Research and Development (RnD), logistik dan lainnya. Artinya, komponen jasa dalam membuat produk itu lebih besar," uja dia usai membuka Pameran Jasa Industri 2019 di Kementerian Perindustrian, Selasa (29/10/2019).

Ngakan menambahkan, penyesuaian harga jasa tersebut lah yang menjadi nilai tambah suatu produk laku keras di pasaran.

Jika layanannya lebih murah, maka cost pembuatan suatu produk akan semakin turun, harga jual semakin murah dan tentu saja bisa memiliki daya saing.

Sementara jika dikaitkan dengan kontribusi terhadap PDB, industri manufaktur sendiri saja sudah menyumbang 19 persen.

Kalau ditambah jasa, lanjut Ngakan, nilainya bisa 20 persen lebih, yang artinya jasa industri sendiri menyumbang 4 hingga 5 persen.

"Maka dari itu kami ingin mengenalkan dan mempromosikan kemasyarakat, ini adalah sebuah peluang sejalan dengan Making Indonesia 4.0. Peluang ini bisa dijadikan langkah awal untuk menciptakan kegiatan baru," tuturnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian menggelar Pameran Jasa Industri 2019 di Gedung Kemenperin dari tanggal 29 hingga 31 Oktober 2019.

Di pameran ini, terdapat setidaknya 50 exhibitor dengan estimasi 500 pengunjung datang dan saling berbagi informasi tentang perkembangan jasa industri di Indonesia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 2 halaman

Desentralisasi Kawasan Industri jadi PR Menperin Agus Gumiwang

Penetapan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) dalam Kabinet Indonesia Maju, dibarengi dengan ekspektasi tinggi kinerja industri nasional bisa meningkat signifikan selama lima tahun ke depan.

Institute for Development Economics and Finance (Indef) memberi sejumlah catatan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Agus dalam mengemban amanat sebagai komandan sektor manufaktur.

Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati menilai jabatan Menperin di periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah pekerjaan yang ringan.

Jika melihat catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kerja keras yang harus dilakukan di sektor manufaktur tercermin dari realisasi pertumbuhan industri pengolahan yang secara tahunan (year on year/YoY) baru menembus angka 3,54 persen di kuartal II 2019.

Angka tersebut melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya (kuartal II 2018) sebesar 3,88 persen. Bahkan, sampai pertengahan tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur merupakan yang paling kecil sejak kuartal II 2017 atau dua tahun lalu. Padahal, pemerintah memasang target pertumbuhan industri bisa mencapai 5,4 persen sampai akhir 2019 nanti.

“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam tiga tahun terakhir di bawah Pak Airlangga Hartarto (Menperin terdahulu) kinerjanya jeblok. Padahal beliau berpengalaman di Komisi VI DPR yang membidangi sektor industri, dan juga anaknya mantan Menperin,” ujar Enny di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Padahal menurut Enny, Airlangga mampu menulis dengan sangat baik buku berjudul ‘Merajut Asa, Membangun Industri Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkelanjutan’ di akhir masa jabatannya sebagai Menperin.

“Di buku itu sangat komplit sekali dipaparkan permasalahan sektor industri nasional. Anehnya, selama tiga tahun di Kemenperin, juga tidak dilakukan. Sehingga yang harus dilakukan Pak Agus adalah berkonsultasi dengan Pak Airlangga apa yang menyebabkannya tidak bisa mengeksekusi semua programnya selama tiga tahun kemarin,” kata Enny.