BKN Minta Instansi Segera Selesaikan Setting Formasi CPNS 2019

November nanti, pendaftaran CPNS 2019 dibuka untuk 68 Kementerian dan Lembaga serta 462 pendaftaran CPNS di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota dengan formasi yang beragam.

Meski demikian, tidak semua pihak berbahagia mendengar kabar pembukaan lowongan paling dinanti ini. Tenaga honorer, yang khawatir posisinya akan tergeser oleh tenaga baru, berharap pemerintah bisa memperhatikan mereka juga.

Pasalnya, jalan satu-satunya untuk menjadi PNS adalah dengan mengikuti seleksi CPNS yang diadakan pemerintah dengan platform Computer Assisted Test (CAT) BKN. Tapi, tentu tidak semua honorer bisa mengikuti CPNS karena kualifikasi yang ketat, seperti minimal jenjang pendidikan, usia dan lainnya.

Pengamat kebijakan publik Eko Sakapurnama menilai, ini adalah pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diselesaikan agar masalah honorer tidak semakin carut marut.

"Nah, ini (keterbatasan tenaga honorer untuk ikut CPNS) jadi PR pemerintah juga. Paling, pemerintah bisa pakai mekanisme kontrak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk tenaga honorer," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (30/10/2019).

Eko menambahkan, adanya tenaga honorer K1 dan K2 tetap harus menjadi aspek kepegawaian yang harus dikelola baik oleh pemerintah. Jika demikian, adakah kebijakan khusus yang bisa jadi alternatif bagi honorer mendapat hak dan kewajiban menjadi PNS?

Menurut Eko, kebijakan yang sekarang sudah cukup baik untuk mensetarakan kompetensi PNS.

"Computer Assisted Test (CAT) itu sudah cukup akuntabel dan transparan untuk merekrut PNS, sehingga tidak perlu ada lagi kebijakan khusus," tambahnya.

Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengusulkan agar pemerintah daerah memberi rekomendasi pada tenaga honorer untuk bisa mengikuti seleksi CPNS.

"Itu kan, biasanya para honorer diangkat sesuai kebutuhan instansi di daerah, jadi harusnya kepala daerah itu mengusulkan agar mereka (tenaga honorer) bisa ikut tes," ujar Agus.