Buruh Tolak Iuran BPJS Kesehatan Naik karena Bikin Daya Beli Jatuh

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Kenaikan ini langsung menuai penolakan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Perpres 75/2019. Buruh terutama menggugat kenaikan iuran kelas 3 menjadi Rp 42 ribu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan tersebut akan semakin menurunkan daya beli masyarakat.

Pendapatan yang diterima masyarakat di tiap kab/kota berbeda beda (termasuk nilai UMP/UMK berbeda). Hal ini mengakibatkan daya beli terhadap kenaikan iuran tersebut juga berbeda-beda.

"Misal iuran BPJS Kesehatan klas 3 menjadi Rp 42 ribu dikalikan 5 orang anggota keluarga; suami, istri, dan tiga anak. Maka pengeluaran bayar iuran setiap keluarga di seluruh Indonesia adalah sama yaitu Rp 210 ribu," ujar dia.

Tetapi karena pendapatan masyarakat di setiap kab/kota berbeda, bagi masyarakat Jakarta yang berpenghasilan sebesar upah minimum Rp 3,9 juta masih agak berat dan akan menurunkan daya beli. Apalagi kenaikan UMP yang kecil.

Tetapi bagi masyarakat di daerah dengan upah minimum kecil seperti Sragen, Jogja, Boyolali, Halmahera, Pacitan, Banjarnegara, Subang, Papua, Mamuju, dan sebagian besar wilayah Indonesia yang upah minimum dan penghasilan masyarakat di bawah Rp 2 juta, maka bayar iuran BPJS Rp 210 ribu per keluarga tadi akan sangat berat.

"Bahkan menurunkan daya beli mereka sebesar 30 persen," tegas Said Iqbal.

Seharusnya, kata Iqbal, iuran BPJS Kesehatan tidak naik. Apalagi bagi kaum buruh setiap tahun iuran BPKS Kesehatan pasti naik. Karena nilai iuran dihitung dari prosentase upah yang diterima. Faktanya setiap tahun upah buruh naik maka otomatis iuran BPJS juga naik.