Sri Mulyani Ingatkan Para Menteri Laporkan Kebutuhan Anggaran 2020

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar seluruh pos kementerian yang diisi oleh menteri baru dapat segera melaporkan kebutuhan anggarannya untuk di 2020. Mengingat tinggal beberapa bulan lagi tahun buku anggaran 2019 segera ditutup.

"Kita langsung sampaikan bapak ibu menteri, 2020 tinggal 2 bulan dan dokumen anggaran sampaikan di November," kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Kamis (31/10).

Sri Mulyani menyampaikan dua bulan ini memang menjadi paling krusial, karena biasanya belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami akselerasi.

Sehingga dalam hal ini perlu ditekankan agar kemudian setiap kementerian memiliki tanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing.

"Kemarin karena ada kabinet baru kita langsung agenda pertama adalah rapat untuk berikan briefing terutama menteri baru mengenai tanggung jawab mereka untuk jaga agar momentum akselerasi budget eksekusi 2019 bisa jalan dan juga untuk 2020," jelas dia.

"Apalagi banyak menteri muda ide banyak, make sure ide itu tidak terjadi slowdown dari sisi belanja. Jangan sampai kita lagi banyak inisiatif tapi yang di tangan tidak dieksekusi. ini jadi tantangan," sambung Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Video Top 3 hari ada berita terkait Sri Mulyani tetap menjadi Menteri Keuangan, polisi memakai sarung dan sorban dalam memperingati Hari Santri, dan Ketua DPR RI Puan Maharani membocorkan sebagian nomenklatur kementerian.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Belum Hitung Anggaran Pembentukan Provinsi Baru di Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan. Seperti diketahui saat ini di Papua hanya ada Papua dan Papua Barat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum menghitung berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan provinsi baru, Papua Selatan. Kemenkeu masih menunggu kepastian hukum terkait rencana tersebut.

"Kan kalau ada pemikiran atau arah keputusan politik, dalam rangka pembentukan daerah provinsi baru, tentu ada langkah-langkah dari sisi legal, peraturan untuk mendukungnya dan nanti implikasi anggarannya," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/10).

Dia mengatakan, penganggaran provinsi baru itu tidak akan menggunakan anggaran 2019 sebab tahun ini akan segera berakhir dalam 2 bulan ke depan. Anggaran akan didesain kemudian di tahun-tahun mendatang.

"Saya tidak tahu, anggaran kan di 2019 tinggal 2 bulan lagi. Dari sisi seberapa politik itu diterjemahkan dalam hukum dan kemudian membentuk pemerintahan baru dan konsekuensinya," jelas Sri Mulyani.

Meski demikian Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pembangunan kelengkapan provinsi baru akan dilakukan secara bertahap. "Kan semuanya tidak harus baru, karena dari sisi gedung pemerintah dan lain-lain menggunakan yang ada dulu. Bertahap bisa dipenuhi."

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com