Sri Mulyani Siapkan Dana Talangan BPJS Kesehatan Rp 14 Triliun

Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020. Secara rinci, iuran BPJS naik 100 persen, mulai dari Kelas I hingga Kelas III.

Sementara UMP sendiri akan naik 8,51 persen dengan dasar perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dilihat dari sisi perusahaan, diakui kebijakan ini berpengaruh terhadap operasional perusahaan.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha yang turut menanggung kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan UMP 2020, pasti harus menyesuaikan strategi perusahaan terhadap kebijakan ini. Apalagi, dengan kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian.

"Akan terjadi efisiensi yang sangat ketat terutama pengusaha sektor tertentu yang berimbas dari ekonomi global, seperti ritel," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (31/10/2019).

Bukan hanya ritel, lanjut Sarman, pengusaha sektor industri padat karya seperti tekstil, garmen dan alas kaki, bahkan sektor properti mengalami hal yang sama.

"Sedikit banyak pasti berpengaruh (pada pengusaha), tapi kalau sampai tutup sih nggak," tuturnya.

Oleh karenanya, Sarman meminta agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditunda oleh pemerintah. Kendati demikian, pengusaha mungkin akan melakukan perundingan dengan serikat pekerja untuk menemukan solusi terbaik.

"Direksi BPJS harus bisa mencari cara agar masyarakat mau membayar iuran agar yang menunggak tidak terlalu banyak," tutup Sarman.