Jokowi Minta BUMN Tidak Kuasai Proyek Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perusahaan swasta diberikan ruang lebih banyak dalam mengemban proyek infrastruktur di Indonesia.

Permintaan ini karena dia mendapat banyak keluhan dari perusahaan swasta perihal pengembangan proyek yang sebagian besar dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Banyak yang mengeluh ke saya, kontraktor lokal, provinsi, Pak kok semuanya diambil BUMN', ini saya sudah perintahkan, nggak sekali dua kali," ujar dia di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Dalam 5 tahun ke depan, Jokowi berharap swasta mendapat peran besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Namun ternyata, realisasi pembiayaan swasta terhadap berbagai proyek infrastruktur masih jauh dari target.

Sebut saja, investasi ruas tol yang ditargetkan bisa menyentuh angka Rp 500 triliun, dalam 5 tahun terakhir hanya mencapai Rp 142 triliun saja, atau 28 persen dari total target.

"Realisasi PPP di PUPR 5 tahun ini masih rendah, di angka 28 persen dari total target," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementrian PUPR Eko D Heripoerwanto.

Tak hanya itu, hal yang sama juga terjadi pada proyek sistem pengadaan air minum (SPAM) yang realisasinya hanya 19 persen saja dari target, atau sekitar Rp 3,8 triliun dari Rp 20,5 triliun.